Sumber Foto: ANTARA News Mataram
Titik Sentris
Usaha Pemerintah NTB untuk Menyediakan Akses Internet di Daerah Tanpa Sinyal
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah daerah yang mengalami blankspot dan lemah sinyal, sebagai bagian dari upaya transformasi digital di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, menyatakan bahwa tujuan utama adalah memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. "Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal, karena sinyal," ujarnya dalam sebuah pernyataan di Mataram pada hari Rabu.
Saat ini, terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal yang teridentifikasi di seluruh NTB. Daerah dengan blankspot meliputi:
- Lombok Barat: 3 lokasi
- Lombok Utara: 7 lokasi
- Dompu: 9 lokasi
- Bima: 9 lokasi
- Sumbawa: 5 lokasi
Di sisi lain, daerah yang tidak mengalami blankspot adalah Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Untuk kawasan dengan sinyal lemah, Lombok Utara menjadi yang paling dominan dengan 40 lokasi, diikuti oleh:
- Lombok Tengah: 5 lokasi
- Lombok Timur: 8 lokasi
- Lombok Barat: 3 lokasi
- Sumbawa Barat: 15 lokasi
- Sumbawa: 12 lokasi
- Dompu: 16 lokasi
- Kota Bima: 5 lokasi
- Bima: 20 lokasi
Kota Mataram, sebagai ibu kota provinsi, merupakan satu-satunya daerah di NTB yang tidak memiliki kawasan dengan sinyal lemah.
Yusron menekankan bahwa prioritas penanganan akan diberikan kepada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi yang besar, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. "Transformasi digital bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu," tambahnya.
Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan penyedia jasa layanan internet dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) untuk mendorong optimalisasi jaringan, sejalan dengan program digitalisasi desa yang sedang digalakkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot agar intervensi pembangunan infrastruktur digital dapat lebih tepat sasaran.
Sejak tahun 2016, BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2025, BAKTI Komdigi menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan dan peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
