Projo Pastikan Keberangkatan Relawan ke IKN Tanpa Dana Negara

Bendahara Umum DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, menegaskan bahwa keberangkatan relawan untuk berkumpul di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menggunakan dana dari pemerintah. Para relawan akan menggunakan dana pribadi untuk segala kebutuhan, mulai dari akomodasi hingga konsumsi.

"Tidak ada uang negara yang kita sentuh untuk perjalanan itu. Itu kita lakukan secara mandiri, kita urus tiket sendiri, kita urus makan sendiri. Nanti kita buka dapur umum di sana. Ini perlu saya tegaskan. Kita memenuhi undangan Pak Presiden, tapi semuanya kita kelola sendiri," ujar Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Panel menjelaskan bahwa relawan telah mendampingi Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, sehingga keberangkatan ke IKN dianggap sebagai perjalanan yang penting dan memiliki makna spiritual bagi mereka.

"Kami mengawalinya bersama Pak Jokowi dengan sebuah harapan baru. Pada tahun 2014, kami memulai perjalanan ini dengan harapan Indonesia bisa berubah. Ini adalah akhir dari perjalanan kami bersama Pak Jokowi pada bulan Oktober 2024," tegasnya.

Menurut Panel, IKN merupakan persembahan Presiden Joko Widodo yang menjadi simbol kemajuan bangsa. "Bersama Pak Jokowi, kami mengakhirinya dengan mempersembahkan ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara, yang menjadi monumen dan titik tolak kemajuan sebuah bangsa. Jadi ini semacam perjalanan spiritual untuk kami semua," tambahnya.

Panel juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN, yang diharapkan dapat mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. "Dengan ibu kota baru, ini mengubah wajah ibu kota yang ditinggalkan oleh kolonialisme menjadi sebuah ibu kota yang merdeka dan futuristik, menjadi simbol kemajuan bagi Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk berkumpul dengan ratusan relawan pendukungnya di IKN pada 11 Agustus. Namun, rencana tersebut dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang untuk menghindari gangguan terhadap persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus.