Presiden Jokowi Soroti Ketidakmerataan Penempatan Pasukan TNI di Wilayah Terluar

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terkait ketidakmerataan penempatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, ada empat titik terluar yang mengalami pemanfaatan dan penjagaan yang lemah, yaitu titik paling utara sebelah timur, titik utara sebelah barat, titik selatan bagian timur, dan titik selatan bagian barat.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan, "Saya melihat, saat ini penempatan pasukan TNI belum merata. Karena hampir di semua titik terluar, masih belum maksimal atau kekurangan personil." Dia menekankan pentingnya penambahan jumlah personil TNI di semua titik tersebut. Penambahan ini tidak ditujukan untuk persiapan perang, tetapi untuk mendukung pembangunan serta memperkuat pertahanan negara.

"Titik-titik di wilayah tersebut bukan hanya wilayah terluar dan terdepan NKRI, tetapi juga sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya. Jokowi menekankan bahwa paradigma pembangunan nasional harus bersifat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah fokus pada percepatan pembangunan di kawasan timur dan daerah perbatasan, untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Presiden yakin, dengan pemetaan pembangunan yang lebih merata, daerah pinggiran seperti Pulau Natuna, Miangas, Biak, Merauke, dan Pulau Rote akan berkembang menjadi sentra ekonomi baru.

Jokowi juga meminta agar TNI lebih siap menghadapi tantangan peperangan di masa depan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. "Rakyat di pinggiran harus merasakan kehadiran negara, sehingga merasa bermartabat dan bangga sebagai warga Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, penempatan pasukan TNI di wilayah terluar perlu dilakukan secara mendalam, karena hal tersebut merupakan strategi penting untuk pertahanan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa kontrol TNI tidak bisa hanya terfokus pada Jawa, melainkan harus menyentuh seluruh wilayah negara.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa penambahan pasukan di titik terluar perlu dihitung dengan cermat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk memastikan penyebaran pasukan dapat dilakukan secara merata. "Jangan sampai semuanya berada di Jawa, itu tidak bagus," ujarnya.