Presiden Jokowi: Pembangunan IKN untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi antardaerah di Indonesia.

Dalam pernyataannya usai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (22/11), Jokowi menyatakan, "Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris." Pernyataan ini menjadi respon terhadap kritik dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menilai bahwa pembangunan IKN dapat menciptakan ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih terlihat jelas, di mana sekitar 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terpusat di Pulau Jawa. "Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi.

Menanggapi kritik dari Anies Baswedan yang menyampaikan pandangannya dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jokowi mengatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan IKN.

Jokowi juga optimis bahwa IKN, yang terletak di tengah kepulauan Indonesia, akan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. "Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi. Di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru; yang kami harapkan itu," imbuhnya.

Selain mengatasi ketimpangan ekonomi, Jokowi mengingatkan bahwa distribusi populasi di Indonesia juga masih terpusat di Pulau Jawa, di mana 56 persen dari total populasi berada di pulau tersebut. "Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu yang lainnya mestinya ada pemerataan," ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong pemerataan ekonomi dan populasi, serta menciptakan titik-titik baru pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.