Presiden Jokowi Menanggapi Penolakan PKS terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa menyampaikan opini adalah hak setiap orang, termasuk penolakan tersebut.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," ungkap Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/11/2023).

Presiden menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengubah pola pemusatan ekonomi yang selama ini berfokus pada Pulau Jawa menjadi lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, sekitar 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari Jawa. Jokowi menjelaskan, "Sehingga kita ingin Indonesia-sentris. (Agar) di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu."

Lebih lanjut, Jokowi menekankan pentingnya pemerataan populasi penduduk, di mana 56 persen dari total populasi Indonesia saat ini tinggal di Pulau Jawa. "Mestinya kan ada pemerataan," tegasnya. Ia juga mengakui bahwa proses pembangunan IKN memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai tujuan tersebut.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambah Jokowi.

Di sisi lain, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan penolakan partainya terhadap pemindahan ibu kota ke IKN. Syaikhu menyatakan bahwa PKS masih menginginkan Jakarta sebagai ibu kota negara. "Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/2023).

Meskipun menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan bahwa pembangunan yang sudah dimulai di IKN tidak akan dihentikan.