Presiden Jokowi Menanggapi Kritik Anies Baswedan Terkait Ibu Kota Nusantara

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/11).

Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini, 58 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini menciptakan ketimpangan yang perlu diatasi, dan IKN diharapkan dapat membantu mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi. Ia menegaskan pentingnya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pulau, mengingat Indonesia memiliki 17 ribu pulau.

Jokowi memberikan tanggapan atas kritik dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa pembangunan IKN dapat menciptakan kota baru yang timpang dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dalam dialog terbuka di Muhammadiyah, Surakarta, pada 22 November, Anies menekankan bahwa proyek tersebut berpotensi menambah ketimpangan.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan, "Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya." Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur pembangunan IKN.

Lebih lanjut, Jokowi optimis bahwa IKN yang terletak di tengah kepulauan Indonesia akan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat bahwa terdapat pula titik-titik pertumbuhan baru di pulau-pulau lain di luar Jawa.

"Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu yang lainnya mestinya ada pemerataan," tambahnya. Jokowi menekankan bahwa proses pemerataan ini merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan waktu untuk terwujud.