Presiden Jokowi Jelaskan Tujuan Pemindahan Ibu Kota dan Tanggapan Terhadap Kritik Anies Baswedan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia. Selama ini, pembangunan di Tanah Air cenderung terpusat di pulau Jawa, yang menyumbang 58 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meskipun terdapat sekitar 17.000 pulau di seluruh negeri.

Menurut Jokowi, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa. "Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," ujarnya setelah menghadiri acara gerakan tanam pohon di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/11/2023).

Presiden menegaskan bahwa untuk mencapai pemerataan penduduk dan ekonomi di luar pulau Jawa, dibutuhkan waktu yang panjang. "Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," imbuhnya.

Jokowi juga menanggapi kritik yang menyatakan bahwa pembangunan IKN justru berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Meskipun ada pandangan yang menolak pemindahan ibu kota, Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. "Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan berhasil menciptakan pemerataan. Dia berpendapat bahwa pembentukan kota baru akan menciptakan ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Anies mengusulkan agar fokus pada pengembangan kota-kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah hutan.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," tegas Anies saat dialog terbuka di Muhammadiyah, UMS Surakarta, pada Rabu (22/11) pekan lalu.

Dia menekankan bahwa membangun satu kota di tengah hutan dapat menimbulkan ketimpangan baru, dan langkah yang diambil harus sejalan dengan tujuan pemerataan yang diinginkan.