Peringatan 17 Agustus: Presiden Jokowi Kenakan Baju Adat Buton, Tanda Pergeseran dari Jawa-sentris?

Pada peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Presiden Joko Widodo menarik perhatian publik dengan mengenakan baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Pilihan pakaian ini menjadi sorotan, mengingat pada tahun sebelumnya, ia memilih pakaian adat Tanah Bumbu dari Kalimantan Selatan. Sebelumnya, pada 2018 dan 2019, Presiden mengenakan pakaian adat dari Aceh dan Klungkung, Bali.

Melalui pilihan pakaiannya, Jokowi berusaha menunjukkan semangat ke-Indonesiaan dan menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Bersama DPD-DPR tahun 2019, ia menyatakan, "Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air," menegaskan komitmennya untuk mengakui keragaman budaya yang ada di Indonesia.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, mengapresiasi upaya Jokowi dalam menunjukkan pluralitas budaya. Namun, Suko juga mencatat bahwa pesan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan atau simbol-simbol pemerintahan. Salah satu kritik yang disampaikan adalah terkait penggunaan logo berbentuk segitiga yang menyerupai Gunungan dalam pewayangan di berbagai acara multilateral dan internasional, yang dinilai masih bernuansa Jawa-sentris.

Suko menilai, meskipun 40% dari populasi Indonesia adalah penduduk Jawa, simbol-simbol yang digunakan seharusnya bisa mencerminkan keragaman budaya Indonesia. "Makanya harus dipikirkan identitas yang plural itu seperti apa?" ungkapnya. Ia juga menyoroti perlunya perwakilan yang lebih beragam dalam jajaran menteri untuk menciptakan representasi yang lebih inklusif.

Meskipun begitu, Suko mengakui bahwa kebijakan pembangunan di era Jokowi menunjukkan arah yang lebih baik. Presiden telah mengambil langkah untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti proyek Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan pembangunan di Sulawesi, sebagai upaya untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, tantangan untuk mengubah pandangan Jawa-sentris masih ada, mengingat ketimpangan pembangunan di Indonesia. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi, dengan kontribusi mencapai 58% dari total ekonomi nasional. Penduduk Pulau Jawa yang berjumlah sekitar 150 juta dari total 270 juta penduduk Indonesia juga menunjukkan dominasi yang signifikan dalam perekonomian, terutama di kawasan Jabodetabek.

Dengan demikian, meski terdapat langkah positif dalam menunjukkan keberagaman budaya, tantangan untuk mencapai pemerataan yang sejati dan menghilangkan nuansa Jawa-sentris dalam kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi.