Pemindahan Ibu Kota: Sebuah Langkah Sejarah Menuju Indonesia Sentris
Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan telah lama menjadi perbincangan di kalangan pemimpin nasional Indonesia. Rencana ini, yang awalnya dicetuskan oleh mendiang Bung Karno, kini diambil langkah konkret oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menjelaskan bahwa pemindahan ini bukanlah keputusan yang terburu-buru, melainkan merupakan panggilan sejarah yang harus direspons dengan serius.
Dalam pengamatannya, Budi Gunawan menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus dipahami sebagai langkah besar untuk mengubah paradigma pembangunan Indonesia dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. "Selama ini, orientasi pusat pertumbuhan terfokus di pulau Jawa, namun dengan tuntutan sejarah, kini saatnya kita mengadopsi cara pandang yang lebih inklusif," ujarnya.
Menurut Budi Gunawan, perjalanan bangsa Indonesia telah sampai pada titik di mana orientasi Indonesia sentris menjadi suatu keniscayaan. Pemikiran ini telah diterima baik oleh Presiden Jokowi dan para wakil rakyat, yang kemudian menjadikannya sebagai produk perundang-undangan di DPR. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan hanya hasil pemikiran yang tergesa-gesa, melainkan hasil dari kajian dan penelitian mendalam mengenai berbagai aspek, termasuk geografis, sosiokultural, ekonomi, serta ketahanan dan keamanan.
Sementara itu, mantan Rektor Universitas Indonesia, Prof. DR. Gumilar Rusliwa Somantri, juga mengungkapkan pandangannya terkait pemindahan Ibu Kota. Ia menganggap langkah ini sebagai keputusan historis yang harus diapresiasi. "Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini cenderung Jawa sentris, dan hal ini telah menjadi beban bagi bangsa kita dalam waktu yang lama. Keberanian Presiden Jokowi dan para wakil rakyat di DPR untuk menggeser orientasi ini patut dihargai," ujarnya saat menjadi pembicara dalam acara Musyawarah Wilayah Halaqah BEM Pesantren Se-Kalimantan di Balikpapan.
Lebih lanjut, Gumilar menekankan bahwa beban sejarah Jawa sentris tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, seperti kepadatan dan kemacetan Jakarta, tetapi juga mencakup aspek sosio-kultural, ekonomi, hingga ideologi. "Ini bukan sekadar masalah tata ruang atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut rajut kebangsaan kita yang memerlukan orientasi yang lebih ideal, yaitu Indonesia sentris," ungkapnya.




