Pemindahan Ibu Kota Negara: Langkah Sejarah Menuju Indonesia Sentris

Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah langkah yang diambil secara tergesa-gesa. Rencana ini telah ada sejak masa pemerintahan mendiang Bung Karno dan terus menjadi wacana di berbagai era kepemimpinan setelahnya. Ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadikannya program konkret, hal ini menunjukkan keberanian dan komitmen kepemimpinan nasional dalam menjalankan gagasan yang dianggap sebagai panggilan sejarah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Selasa (1/3). Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara harus dipahami sebagai keputusan besar untuk menggeser orientasi pembangunan dari cara pandang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

"Selama ini, pusat pertumbuhan telah terfokus pada Pulau Jawa. Namun, dengan tuntutan sejarah yang ada, kita kini mengadopsi cara pandang Indonesia sentris sebagai dasar pembangunan, demi pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua," ujar Budi Gunawan.

Lebih lanjut, Budi Gunawan menjelaskan bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mencapai titik di mana cara pandang Indonesia sentris menjadi suatu keharusan. Hal ini, menurutnya, telah dipahami dengan baik oleh Presiden Jokowi dan disambut positif oleh para wakil rakyat di DPR yang menjadikannya sebagai produk perundang-undangan.

"Ini bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru, melainkan hasil dari evolusi sebuah gagasan yang diwujudkan menjadi keputusan. Sebelum diputuskan, gagasan ini telah melalui berbagai kajian yang mencakup aspek geografis, sosiokultural, ekonomi, serta ketahanan dan keamanan. Dari semua aspek tersebut, paradigma Indonesia sentris yang dihadirkan melalui pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan diyakini akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju," pungkas Budi Gunawan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. DR. Gumilar Rusliwa Somantri. Dalam sebuah acara di Balikpapan, Kalimantan Timur, ia menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan keputusan historis yang harus diapresiasi.

"Selama ini, kebijakan pembangunan Indonesia terkesan Jawa sentris. Ini telah menjadi beban bagi bangsa dalam waktu yang sangat lama. Keberanian Presiden Jokowi dan para wakil rakyat di DPR untuk menggeser orientasi ini patut kita hargai," ungkap Gumilar.

Gumilar menjelaskan bahwa beban sejarah yang berorientasi pada Jawa tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, seperti kepadatan atau kemacetan Jakarta, tetapi juga meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, dan ideologi. "Ini bukan hanya soal tata ruang, infrastruktur, atau demografi. Lebih jauh lagi, ini berkaitan dengan kesatuan bangsa kita yang tidak akan sempurna bila tidak digeser ke orientasi yang ideal, yaitu Indonesia sentris," tegasnya.