Pemindahan Ibu Kota Negara: Jokowi Tekankan Pentingnya Keadilan Sosial dan Pembangunan Berbasis Indonesia Sentris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur bukanlah sekadar proyek simbolis, melainkan merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan Indonesia tidak terfokus hanya di Jawa. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) secara virtual pada hari Sabtu, 26 Maret 2022.

Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan IKN merupakan gagasan besar yang telah ada sejak tahun 1957, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ia menekankan, "Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris."

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa proyek pemindahan IKN bukanlah untuk menunjukkan kekuasaan atau prestise, tetapi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pemindahan ibu kota bukan proyek mercusuar, bukan juga untuk gagah-gagahan. Tapi sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Jokowi juga menyebutkan bahwa Kalimantan adalah "mutiara Indonesia" dan berharap pemindahan IKN akan berkontribusi pada pembentukan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang kuat. "Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia yang berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah ibu kota negara, kita harus menjadi negara ekonomi kuat dan mandiri," jelasnya.

Dalam konteks ini, Jokowi mengedepankan pentingnya transformasi ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Ia menegaskan, "Karena itu juga kita telah memulai proses transformasi ekonomi secara besar-besaran, mengubah jati diri sebagai negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang tangguh dan berwawasan lingkungan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang besar di negara kita Indonesia."