Pemerintah Klaim Perkuat Pembangunan Indonesia-sentris pada Empat Tahun Jokowi-JK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan terus mendorong pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris selama empat tahun terakhir, dengan tujuan agar pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Staf Khusus Presiden Johan Budi mengatakan, hingga memasuki tahun keempat, fokus pemerintah adalah memperkuat pendekatan Indonesia-sentris. Ia menilai sebelumnya kerap muncul anggapan bahwa pembangunan di Indonesia lebih bersifat Jawa-sentris, namun setelah Jokowi dilantik arah tersebut diubah.

Menurut Johan Budi, perubahan orientasi itu dapat dilihat dari pembangunan yang berlangsung di berbagai wilayah Nusantara.

Fokus atasi disparitas lewat infrastruktur transportasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada upaya mengurangi disparitas, termasuk dalam aspek logistik. Ia menyebut pembangunan pelabuhan dan bandara di berbagai daerah dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Ia mencontohkan, selama pemerintahan Jokowi-JK, di Papua dikembangkan 48 bandara dan di Papua Barat dikembangkan 16 bandara.

Selain pembangunan infrastruktur, Budi Karya juga menyebut upaya lain melalui program tol laut, yang disebut sebagai bentuk subsidi angkutan laut di titik-titik kawasan timur, serta adanya tol udara.

Sejumlah pejabat sampaikan pandangan serupa

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pembicara lain—antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead—juga menyampaikan pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah mengarah pada Indonesia-sentris.

Dana desa diarahkan untuk kurangi kesenjangan desa-kota

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan anggaran dana desa yang dikucurkan ke desa-desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia.

Dalam rapat koordinasi di Lubukpakam pada Senin (8/10), Jokowi menekankan dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Presiden juga menyebut pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp187 triliun, yang menurutnya telah dirasakan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, sekolah PAUD, irigasi, dan pembangunan desa lainnya.