Pembangunan IKN Nusantara Dimulai, Peluang Ekonomi Indonesia Menuju Inklusi

Pemerintah Indonesia resmi memulai pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan prosesi penandatanganan kontrak secara simbolis yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Senin, 29 Agustus 2022. Acara ini menandai langkah awal dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa pembangunan IKN dapat menjadi momentum penting untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. "Kita harus optimistis. Saat ini pemulihan ekonomi berjalan on the track," ungkap Anas.

Menurut Anas, pengendalian inflasi, kinerja nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang baik di kawasan Asia. "Ini momentum yang memberikan semangat bagi kita untuk menjadikan IKN sebagai daya dorong dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada Indonesia," tegasnya.

Abdullah Anas juga mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan IKN. Ia menekankan bahwa pembangunan ini bukan hanya sekadar aspek fisik, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru di wilayah tersebut. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, LKPP telah menerbitkan peraturan terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa untuk IKN yang menekankan pada penggunaan produk dalam negeri dan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Anas menghargai komitmen Kementerian PUPR dalam mengakomodasi produk dalam negeri dan UMKM dalam proses pembangunan IKN. "Contohnya, marmer tidak perlu diimpor dari luar negeri. Produk seperti AC, lampu, dan lainnya yang digunakan di IKN harus berasal dari dalam negeri, sesuai arahan Presiden Jokowi, serta melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM di Kalimantan," jelasnya.

Kementerian PUPR telah memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN dengan menandatangani kontrak untuk 19 paket proyek dengan total nilai Rp 5,1 triliun. Rincian paket proyek tersebut meliputi:

• Ditjen Sumber Daya Air: 6 paket dengan nilai kontrak Rp 42,8 miliar
• Ditjen Bina Marga: 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun
• Ditjen Cipta Karya: 4 paket dengan nilai kontrak Rp 111,9 miliar
• Ditjen Perumahan: 1 paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar

Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menciptakan infrastruktur baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia.