Pancasila sebagai Landasan Pembangunan di Era Jokowi
Dalam diskusi tentang implementasi Pancasila di Indonesia, satu pernyataan menarik muncul dari Prof. Dr. Subroto, yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat Pancasilais. Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi, seperti penyamaan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia, mencerminkan prinsip Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dapat diwujudkan dalam kebijakan.
Pancasila, sebagai norma dasar bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Namun, tantangan operasionalisasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik tetap ada. Banyak praktik yang dianggap lumrah, namun tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk merubah kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut.
Transformasi Kebijakan Pembangunan
Presiden Jokowi berupaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang berorientasi pada Pancasila. Misalnya, disparitas harga BBM di Papua yang tinggi menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat setempat. Program BBM Satu Harga yang dicanangkan Jokowi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ini dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti masalah sertifikasi tanah yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Kebijakan untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi rakyat bertujuan untuk memberikan legalitas kepemilikan tanah dan mengurangi sengketa agraria. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan untuk menerbitkan 5 juta sertifikat tanah, yang kemudian ditingkatkan menjadi 7 juta pada tahun 2018.
Pemerataan Kesempatan dan Akses
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden Jokowi mengedepankan pemerataan kesempatan dan akses ke layanan dasar. Realokasi subsidi BBM dilakukan untuk memberikan peluang bagi pembangunan yang lebih produktif. Selain itu, alokasi dana untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil meningkat pesat, dengan tujuan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Terpencil
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Pembangunan jalan Trans-Papua, meskipun memerlukan biaya yang tinggi, diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah tersebut. Selain itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah perbatasan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat integrasi wilayah.
Sejalan dengan semangat Pancasila, semua langkah ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober, upaya Presiden Jokowi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional menjadi bukti nyata dari kesaktian ideologi bangsa.
Artikel ini hanya menyentuh sebagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, namun menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.




