Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Tantangan untuk Memperhatikan Peran Perempuan dan Sejarah Papua

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan buku sejarah nasional yang baru pada Agustus mendatang, bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI yang ke-80. Rencana ini, meskipun dimaksudkan sebagai revisi dan penambahan terhadap narasi sejarah yang ada, telah memicu kontroversi di kalangan sejarawan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa buku tersebut akan menjadi acuan resmi dalam pendidikan sejarah di sekolah-sekolah. Namun, beberapa sejarawan, termasuk arkeolog Truman Simanjuntak, telah mengekspresikan keprihatinan atas penggantian istilah "prasejarah" menjadi "sejarah awal", yang dianggapnya berpotensi menghapuskan pengertian dan disiplin ilmu prasejarah.

Sejarawan asal Papua, Albert Rumbekwan, menyoroti bahwa sejarah Papua yang kaya dan panjang, yang telah ada selama lebih dari 500 tahun, kurang diperhatikan dalam penyusunan buku ini. Sementara itu, Mohammad Refi Omar Ar Razy dari Universitas Negeri Surabaya menganggap bahwa narasi yang dibangun dalam buku tersebut masih terfokus pada perspektif elit dan tidak cukup mengangkat peran perempuan dalam sejarah Indonesia.

Penyusunan Sejarah yang Cepat dan Berbasis Kepentingan

Susanto Zuhdi, ketua tim penulis buku ini, berusaha menjamin bahwa penyusunan dilakukan seobjektif mungkin tanpa intervensi pemerintah. Namun, ia mengakui bahwa setiap penyusunan sejarah resmi pasti melibatkan pertimbangan kepentingan tertentu. Proyek ini melibatkan sekitar 120 sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia dan ditargetkan untuk mencakup rentang waktu dari prasejarah hingga masa pemerintahan Joko Widodo.

Dalam proyek ini, pemerintah juga berencana untuk menambah materi baru dan melakukan pelurusan atas narasi yang ada. Beberapa istilah, seperti "Zaman Hindu-Buddha" dan "Zaman Islam", akan diganti dengan istilah yang lebih global untuk menekankan peran Indonesia dalam jaringan global.

Perhatian terhadap Peran Perempuan dan Sejarah Papua

Para sejarawan mengkhawatirkan bahwa penulisan ulang sejarah ini masih akan meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua. Menurut Razy, peran perempuan dalam sejarah Indonesia seharusnya mendapatkan perhatian lebih, dengan tokoh-tokoh seperti Suwarsih Djoyopuspito dan Partini yang berkontribusi dalam sastra dan pendidikan. Ia mengusulkan agar peran mereka diulas secara lebih mendalam dalam buku sejarah yang baru.

Albert Rumbekwan menekankan bahwa sejarah Papua yang lebih luas, termasuk peristiwa-peristiwa kunci dan gerakan kemerdekaan, perlu dicatat secara lebih lengkap. Ia merasa bahwa narasi yang ada sering kali hanya menyentuh permukaan dan tidak mencerminkan kompleksitas sejarah Papua yang sebenarnya.

Menangani Kontroversi Sejarah

Susanto Zuhdi berkomitmen untuk menyertakan tokoh-tokoh berideologi kiri dalam narasi sejarah yang baru, seperti Tan Malaka, dan berusaha untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa secara objektif. Ia juga mengindikasikan bahwa buku ini akan mencakup peristiwa-peristiwa yang sering kali dianggap kontroversial, seperti tragedi 1965 dan pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru.

Kendati ada niatan untuk menciptakan narasi yang lebih inklusif dan komprehensif, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa semua aspek sejarah, termasuk peran perempuan dan sejarah Papua, tidak terabaikan dalam penulisan ulang ini. Sejarawan berharap agar penulisan buku ini dapat menghasilkan karya yang tidak hanya akurat tetapi juga adil dan mencerminkan keragaman sejarah Indonesia.