Jokowi Hapus Stigma Jawa Sentris Melalui Pembangunan Merata di Seluruh Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap berhasil menghapus stigma terkait pembangunan yang berfokus pada Pulau Jawa. Selama delapan tahun masa kepemimpinannya, Jokowi telah melaksanakan pembangunan yang menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, stigma Jawa Sentris seringkali muncul, mengindikasikan bahwa pembangunan hanya terfokus di Pulau Jawa. Namun, Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan dari Aceh hingga Papua.

Upaya Menuju Indonesia Sentris

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Fahrul Razi menilai bahwa Jokowi terus berupaya mewujudkan konsep Indonesia Sentris. Selain melalui pembangunan yang masif, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga dianggap sebagai langkah strategis untuk merealisasikan pemerataan pembangunan.

Perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) dipandang sebagai upaya untuk mengalihkan fokus pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa. Fahrul mengatakan, "Pergeseran ibu kota ke Kalimantan adalah langkah untuk mencoba mesentralisasikan Indonesia, bukan hanya Pulau Jawa. Selama ini, fokus yang ada adalah Jawanisasi, sementara yang ingin dicapai adalah Indonesianisasi."

Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 38 provinsi dan sekitar 17 ribu pulau, pembangunan tidak bisa hanya terfokus di Pulau Jawa.

Jokowi telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat menciptakan titik ekonomi baru. Misalnya, pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan pariwisata yang juga menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Pembangunan di Papua dan Program Pemulihan Ekonomi

Pemerintah juga telah melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur penting di Pulau Papua, seperti Jalan Trans Papua sepanjang 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua sejauh 1.098 km, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 km. Selain itu, upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut dilakukan dengan menempatkan putra daerah sebagai Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di balai-balai teknis yang ada di Papua dan Papua Barat.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19, pemerintah melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) di Papua. Anggaran untuk program ini meningkat dari Rp 671 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 731 miliar pada tahun 2021, yang ditujukan untuk 19 kegiatan dan dapat menyerap sekitar 27.967 tenaga kerja.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur PUPR, termasuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw dan Sota, serta infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.