Jejak Kolonial dan Geografi di Balik Perekonomian Jawa-sentris di Indonesia

Integrasi ekonomi dalam konteks Indonesia tergolong fenomena yang relatif baru karena berjalan seiring dengan proses politik pembentukan negara-bangsa. Dalam proses itu, kolonialisme—terlepas dari berbagai dampak buruknya—turut berperan dalam terbentuknya kerangka integrasi ekonomi yang kemudian berkembang menjadi perekonomian nasional.

Namun, persoalan yang muncul dari pembentukan perekonomian nasional tidak berhenti pada ranah ekonomi semata. Ia juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan historis. Perkembangan ilmu ekonomi modern bahkan mendorong para ekonom dan sejarawan untuk menengok kembali masa lampau guna memahami kondisi ekonomi Indonesia hari ini.

Dua pertanyaan kerap muncul dalam pembahasan ini: bagaimana integrasi ekonomi Indonesia berlangsung, dan apakah kepulauan Indonesia sudah menjadi bagian dari ekonomi nasional yang kohesif atau justru masih terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Pertanyaan tersebut dinilai tetap relevan untuk membaca kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Awal Sentralisasi dalam Negara Modern Hindia Belanda

Sebelum negara modern terbentuk, jaringan aktivitas ekonomi di Asia Tenggara sejatinya telah berkembang. Anthony Reid dalam Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 menggambarkan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi telah terjalin sejak abad ke-15 dan melampaui batas-batas negara modern yang dikenal sekarang.

Dalam konteks kepulauan Indonesia, jaringan perdagangan antarpulau yang telah terbentuk selama berabad-abad itu mulai menemui titik akhir ketika negara modern Hindia Belanda berdiri pada awal abad ke-19. Pada periode ini, komoditas utama yang diperdagangkan juga bergeser: rempah-rempah yang sebelumnya dominan di pasar Eropa mulai tergantikan oleh tebu, karet, dan kina.

Pembentukan negara modern membawa konsekuensi lain, yakni munculnya sentralisasi ekonomi. Howard Dick dalam The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000 menyebut sejarah ekonomi Indonesia diwarnai oleh “dua abad merajalelanya sentralisasi dan negara Jawa-sentris.”

Sentralisasi itu menguat sejak masa Herman Willem Daendels, ketika sistem pemerintahan terpusat ala Napoleon diterapkan. Sejak saat itu, pengaturan ekonomi dan pemerintahan tidak lagi bertumpu pada pragmatisme maskapai dagang, melainkan berjalan dengan prinsip-prinsip negara modern. Meski integrasi politik relatif lebih lancar, integrasi ekonomi tidak berlangsung semulus itu.

Perekonomian Nasional yang Terbentuk Lewat Paksaan

Howard Dick menilai perekonomian nasional Indonesia tidak terbentuk lewat evolusi alamiah, melainkan sebagai “penyimpangan tidak alamiah yang dipaksakan oleh kekuatan militer Eropa pada abad ke-19.” Pandangan ini menyoroti perbedaan pola pembentukan ekonomi di wilayah jajahan dibandingkan dengan pengalaman Eropa.

Sejarawan Fernand Braudel dalam Capitalism and Material Life 1400-1800 menggambarkan ekonomi Eropa pada abad ke-15 hingga ke-19 sebagai hasil langsung dari perkembangan kapitalisme dan kehidupan material masyarakat—sebuah proses yang dapat dipahami sebagai evolusi alamiah.

Sementara itu, kepulauan Indonesia—sebagai bagian dari Asia Tenggara—menjadi arena persaingan tiga kekuatan besar: Belanda, Inggris, dan Spanyol. Perebutan pengaruh ini, yang turut melibatkan kerajaan-kerajaan di Nusantara sebagai sekutu maupun lawan, mewarnai transisi yang keras dari perdagangan maritim antarpulau menuju sistem perekonomian kolonial yang terpusat.

Belanda memang memperluas hegemoni secara bertahap melalui penaklukan militer dan berbagai perjanjian. Namun, mereka juga menghadapi perlawanan penguasa-penguasa pribumi yang masih berdaulat. Selain itu, pedagang pribumi tetap menjalankan aktivitas ekonomi yang menembus batas-batas teritorial bentukan kolonial.

Dick menggambarkan kondisi tersebut dengan menyebut Hindia Belanda “lebih mirip kain perca ketimbang negara yang bersatu.” Dalam hal ekonomi, pola perdagangan antarpulau dinilai seperti “mencemooh” batas negara kolonial. Dari sudut pandang kekuasaan kolonial, hal itu menunjukkan rapuhnya fondasi perekonomian yang sedang dibangun.

Geografi dan Lahirnya Dikotomi Jawa–Luar Jawa

Anomali pembentukan perekonomian nasional juga dipengaruhi faktor geografis Indonesia, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut. Dengan bentang wilayah luas dan ribuan pulau, integrasi ekonomi dinilai berjalan lebih lambat dibanding wilayah daratan.

Kondisi tersebut kemudian berkontribusi pada ketidakseimbangan antara Indonesia bagian barat dan timur. Data statistik ekonomi periode 1800–2000 menunjukkan wilayah barat—yang mencakup Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan—menguasai sekitar 90% perekonomian nasional.

Salah satu penjelasan yang dikemukakan adalah intensitas interaksi wilayah barat dengan titik-titik penting perekonomian Asia Tenggara seperti Singapura dan Selat Malaka. Interaksi yang berlangsung selama berabad-abad itu menjadi fondasi poros ekonomi modern Kuala Lumpur–Jakarta–Singapura, yang disebut sebagai kawasan dengan volume perdagangan terbesar di Asia Tenggara.

Sebaliknya, wilayah timur hanya menguasai sekitar 10% perekonomian nasional dan dipandang kurang diuntungkan dari perspektif geografi ekonomi. Jarak dari poros utama aktivitas ekonomi Asia Tenggara membuat kawasan timur tampak terabaikan sejak era Hindia Belanda.

Howard Dick menggambarkan situasi ini dengan menyatakan bahwa Indonesia timur “terombang-ambing dalam kevakuman ekonomi.” Jika Indonesia barat diuntungkan karena menjadi bagian dari pusat aktivitas transnasional Asia Tenggara, Indonesia timur dinilai menderita karena berada di posisi periferi.

Pusat dan Pinggiran yang Bertahan hingga Kini

Ketimpangan tersebut memunculkan problem yang terus berlangsung: dikotomi pusat (core) dan pinggiran (periphery). Dalam bentuk lain, ia menjelma menjadi polarisasi Jawa–Luar Jawa, yang berulang kali menjadi tema penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.

• Integrasi ekonomi nasional berjalan seiring pembentukan negara modern dan dipengaruhi kolonialisme.
• Sentralisasi pada era Hindia Belanda memperkuat kecenderungan Jawa-sentris.
• Faktor geografis kepulauan memperlambat integrasi ekonomi dan memperlebar kesenjangan barat–timur.
• Kesenjangan tersebut melahirkan pola pusat–pinggiran yang berkelanjutan dalam dinamika ekonomi Indonesia.

Dengan latar sejarah dan geografi tersebut, pembahasan tentang perekonomian Jawa-sentris tidak hanya menyangkut angka-angka ekonomi, tetapi juga jejak panjang pembentukan struktur ekonomi yang terbentuk melalui proses politik, kekuasaan, dan keterhubungan wilayah.