Hukum

Legitimasi Hukum Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Ditegaskan Pakar HTN
Hukum

Legitimasi Hukum Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Ditegaskan Pakar HTN

Jakarta, aktual.com – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penempatan anggota Polri di luar institusinya merupakan tindakan yang...

Pakar Hukum Soroti Mentalitas Pejabat, Gibran Akui Tak Punya Rasa Malu
Hukum

Pakar Hukum Soroti Mentalitas Pejabat, Gibran Akui Tak Punya Rasa Malu

Hitekno.com - Jagat maya tengah dihebohkan dengan cuplikan pernyataan seorang Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dalam film dokumenter Dirty Vo...

Pakar Hukum Desak 9 Hakim MK Mundur Terkait Pengangkatan Ketua Ilegal
Hukum

Pakar Hukum Desak 9 Hakim MK Mundur Terkait Pengangkatan Ketua Ilegal

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (3/11/2025). Menurutnya, isi surat tersebut...

Pakar Hukum Desak Pansel KPK Dibentuk Usai Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan
Hukum

Pakar Hukum Desak Pansel KPK Dibentuk Usai Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan

27 Mei 2023Sejumlah pakar hukum Tata Negara mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Pakar Hukum UNAIR Tanggapi Sahnya Perpu Cipta Kerja
Hukum

Pakar Hukum UNAIR Tanggapi Sahnya Perpu Cipta Kerja

UNAIR NEWS – Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau ak...

Domestikasi Pengawasan Menyebabkan Degradasi Demokrasi dalam RUU Cipta Kerja
Hukum

Domestikasi Pengawasan Menyebabkan Degradasi Demokrasi dalam RUU Cipta Kerja

Pengesahan RUU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 lalu sempat menimbulkan perdebatan panjang. Butir-butir dalam UU Ciptaker banyak menuai protes dari kalang...

Dosen UNAS: Diplomasi Digital Kunci Tata Negara Modern
Hukum

Dosen UNAS: Diplomasi Digital Kunci Tata Negara Modern

Info MahasiswaInfo Penerimaan Mahasiswa BaruPengumuman Calon Mahasiswa BaruKuliah Kelas KaryawanBiaya PerkuliahanRelated PostPimpinan UNAS Lakukan Stu...

Rakernas APHTN-HAN: Memperkuat Demokrasi Konstitusional Pasca-UUD 1945 di Bali
Hukum

Rakernas APHTN-HAN: Memperkuat Demokrasi Konstitusional Pasca-UUD 1945 di Bali

BALI - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkerjasama dengan Asosiasi Pengajar...

Menko Polhukam: Sarjana Hukum Harus Bertanggung Jawab dan Berani Mengkritik
Hukum

Menko Polhukam: Sarjana Hukum Harus Bertanggung Jawab dan Berani Mengkritik

SIARAN PERS No: 30/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2021Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa tidak cukup hanya menjadi sarjana Hukum Tata Negara yang panda...

Analisis Prof. Juanda: Putusan MK 114/2025 Tidak Larang Polisi Jabat Posisi Lain
Hukum

Analisis Prof. Juanda: Putusan MK 114/2025 Tidak Larang Polisi Jabat Posisi Lain

Warta Ekonomi, Jakarta -Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH, MH. memberikan penjelasan komprehensif menge...