Berita Terkini
Hukum
Bendera One Piece: Ekspresi Kekecewaan Masyarakat Menjelang HUT RI ke-80
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, sebuah fenomena unik sekaligus kontroversial muncul...
Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Ditegaskan Sah Secara Hukum
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (P...
APHTN-HAN Lantik Pengurus Baru dan Rencanakan Program Lima Tahun
JAKARTA — Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi melantik Pengurus Pusat Masa Bakti 2025–2030 dan menggel...
Uji Formil Syarat Usia Capres dan Cawapres Diuji di Mahkamah Konstitusi
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji formiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...
Perjalanan Karir Ahmad Fadlil Sumadi: Dari Anak Pesantren Menjadi Hakim Konstitusi
AHMAD FADLIL SUMADIHakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, karib dipanggil Fadlil, lahir di Kendal, Jawa Tengah, pada 22 Agustus 1952. Sebagai anak sulu...
Pelibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan Dinilai Berpotensi Ganggu Independensi Hukum
Pelibatan TNI dalam pengamanan Kejagung berpotensi menimbulkan kompleksitas yuridis terkait independensi kejaksaan.KBR, Jakarta- Penyerangan terhadap...
Margarito Kamis Tegaskan Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Secara Hukum
Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (P...
Pakar Hukum Tegaskan Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Berdasarkan UU ASN
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)...
MK Larang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil, Reformasi Polri Semakin Dekat
Diperbarui 15 November 2025Waktu membaca: 8 menitPakar hukum tata negara dan pegiat HAM mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), "berdampak baik"...
Pakar Hukum: Penugasan Polri ke Kementerian Sah Sesuai UU ASN
jogja.polri.go.id - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian...
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Sentrismedia. Bagian dari Smart Newsroom Network.