SHNet, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Profesor Juanda menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) gubernur atau kepala daerah tidak...
JAKARTA, KOMPASTV - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari buka suara terkait usulan forum purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibra...
JAKARTA, HUMAS MKRI – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Edward Thomas Lamury Hadjon merasa telah dirugikan oleh keberlakuan Pasal 23 ayat (1...
KOMPAS.TV – Pakar Hukum Tata Negara Unversitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI bedasarkan aturan perund...
Posted on byLINTAS BIINMAFFO,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penandatanganan nota kesepaka...
Opini -- Beberapa waktu lalu, suatu siang di Senayan, suara ketok palu DPR RI mengesahkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk proyek penulisan ulang...
Omnibus Law telah memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan utama pen...
Opini -- Presiden Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Menjalankan Tugas dan...
BANTAN - Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) semester IV A, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menggelar s...
JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar beberkan 3 hal yang mungkin bisa...