Hukum

Pakar Hukum: Surat Edaran Gubernur Tak Bisa Menjatuhkan Sanksi
Hukum

Pakar Hukum: Surat Edaran Gubernur Tak Bisa Menjatuhkan Sanksi

SHNet, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Profesor Juanda menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) gubernur atau kepala daerah tidak...

Pakar Hukum: Usulan Purnawirawan TNI untuk Copot Gibran Tidak Sesuai Undang-Undang
Hukum

Pakar Hukum: Usulan Purnawirawan TNI untuk Copot Gibran Tidak Sesuai Undang-Undang

JAKARTA, KOMPASTV - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari buka suara terkait usulan forum purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibra...

Dosen Hukum Tata Negara Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik
Hukum

Dosen Hukum Tata Negara Soroti Ketiadaan Batas Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik

JAKARTA, HUMAS MKRI – Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Edward Thomas Lamury Hadjon merasa telah dirugikan oleh keberlakuan Pasal 23 ayat (1...

Pakar Hukum: Pemakzulan Wapres Harus Melalui Usulan DPR
Hukum

Pakar Hukum: Pemakzulan Wapres Harus Melalui Usulan DPR

KOMPAS.TV – Pakar Hukum Tata Negara Unversitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI bedasarkan aturan perund...

Pemda TTU dan Kejaksaan Sepakati Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN
Hukum

Pemda TTU dan Kejaksaan Sepakati Penanganan Masalah Hukum Perdata dan TUN

Posted on byLINTAS BIINMAFFO,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penandatanganan nota kesepaka...

Penulisan Ulang Sejarah Nasional dan Tuntutan Transparansi Konstitusional
Hukum

Penulisan Ulang Sejarah Nasional dan Tuntutan Transparansi Konstitusional

Opini -- Beberapa waktu lalu, suatu siang di Senayan, suara ketok palu DPR RI mengesahkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk proyek penulisan ulang...

Omnibus Law dan UUD 1945: Menimbang Efisiensi Legislasi, Transparansi, dan Partisipasi Publik
Hukum

Omnibus Law dan UUD 1945: Menimbang Efisiensi Legislasi, Transparansi, dan Partisipasi Publik

Omnibus Law telah memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan utama pen...

Perpres 66/2025 Perlindungan Jaksa Dinilai Buka Celah Pelibatan TNI dan Ancaman Dwifungsi
Hukum

Perpres 66/2025 Perlindungan Jaksa Dinilai Buka Celah Pelibatan TNI dan Ancaman Dwifungsi

Opini -- Presiden Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Menjalankan Tugas dan...

Mahasiswa Hukum Tata Negara STAIN Bengkalis Sosialisasikan Peran Ombudsman di SMAN 1 Bantan
Hukum

Mahasiswa Hukum Tata Negara STAIN Bengkalis Sosialisasikan Peran Ombudsman di SMAN 1 Bantan

BANTAN - Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) semester IV A, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis menggelar s...

Ahli HTN UGM Paparkan Tiga Dasar Potensial Pemakzulan Wapres Gibran
Hukum

Ahli HTN UGM Paparkan Tiga Dasar Potensial Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar beberkan 3 hal yang mungkin bisa...