Berita Terkini
Hukum
Penguatan Tata Kelola Pertahanan Nirmiliter di Kemhan
Karo Ortala Setjen Kemhan Buka Rapat Penguatan Tata Kelola Pertahanan NirmiliterBogor — Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Karo Ortala) Setjen K...
Pakar Hukum: Usulan Penempatan Polri di Bawah Kementerian Merugikan Reformasi
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri,...
Pakar Hukum: Usulan Polri di Bawah Kementerian adalah Kemunduran Reformasi
Tribratanews.polri.go.id –Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau re...
Pakar Hukum: Usulan Penempatan Polri di Bawah Kementerian Merugikan Reformasi
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri,...
Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Akan Mundurkan Reformasi
RM.id Rakyat Merdeka - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelemba...
Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Berpotensi Mundur dalam Reformasi
Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri,...
Usulan Penempatan Polri di Bawah Kementerian Dinilai Sebagai Kemunduran
detikNews BeritaPakar Hukum Tata Negara: Usulan Polri Ada di Bawah Kementerian Sebuah KemunduranLisye Sri Rahayu - detikNewsKamis, 04 Des 2025 22:00 W...
Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Status Bencana di Sumatera
MukadimahTragedi kemanusiaan yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah duka bersama bangsa. Ratusan meninggal, ribuan terluka, dan...
Analisis Hukum: Mengapa Bencana Sumatera 2025 Tidak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional
MukadimahTragedi kemanusiaan yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah duka bersama bangsa. Ratusan meninggal, ribuan terluka, dan...
Pakar Hukum UB Berikan Rekomendasi untuk Penguatan Demokrasi Pancasila
JATIMTIMES - Dosen sekaligus pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Indah Dwi Qurbani memberikan rekomendasi kepada Ba...
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Sentrismedia. Bagian dari Smart Newsroom Network.