indeks"Kalau DPR mau ikut campur dalam penegakkan hukum, itu tidak boleh. Itu urusan polisi. Misalnya orang dianggap menghina DPR atau apa, itu tidak...
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menanggapi mulai berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Un...
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum menyoroti pernyataan mantan Hakim Mahkamah Konstit...
● Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK mencerminkan upaya politisasi dan sinyal perusakan independensi MK.● Penujukkan Adies legal secara hukum namu...
JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Tidak hanya itu, penempatan Polri di ba...
KBRN, Jember: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember meraih juara umum pada gelaran Shar...
Jakarta, 6 Februari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa p...
JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Tidak hanya itu, penempatan Polri di ba...
“Jadi memang ada nuansa yang mencurigakan. Saya tidak menuding ya, tapi saya mau menjelaskan siapa pun yang belajar sekolah hukum terutama aparat past...
Jakarta, CNN Indonesia --Constitutional and Administrative Law Society (CALS) meminta Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Adies Ka...