Hukum

Mahfud MD: Revisi UU MD3 Mengancam Kemandirian Penegakan Hukum
Hukum

Mahfud MD: Revisi UU MD3 Mengancam Kemandirian Penegakan Hukum

indeks"Kalau DPR mau ikut campur dalam penegakkan hukum, itu tidak boleh. Itu urusan polisi. Misalnya orang dianggap menghina DPR atau apa, itu tidak...

Pakar Hukum Khawatir KUHP Baru Justru Membelenggu Masyarakat
Hukum

Pakar Hukum Khawatir KUHP Baru Justru Membelenggu Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menanggapi mulai berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Un...

Putusan MK Nomor 90 Dinilai Sebagai Intervensi Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
Hukum

Putusan MK Nomor 90 Dinilai Sebagai Intervensi Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum menyoroti pernyataan mantan Hakim Mahkamah Konstit...

Pemilihan Adies Kadir: Ancaman bagi Independensi Mahkamah Konstitusi
Hukum

Pemilihan Adies Kadir: Ancaman bagi Independensi Mahkamah Konstitusi

● Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK mencerminkan upaya politisasi dan sinyal perusakan independensi MK.● Penujukkan Adies legal secara hukum namu...

Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Ancaman bagi Demokrasi
Hukum

Pakar Hukum: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Ancaman bagi Demokrasi

JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Tidak hanya itu, penempatan Polri di ba...

Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember Raih Juara Umum SFFC 2025
Hukum

Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember Raih Juara Umum SFFC 2025

KBRN, Jember: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember meraih juara umum pada gelaran Shar...

Pemeriksaan BPK RI: Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara Melalui Perubahan Struktur Organisasi
Hukum

Pemeriksaan BPK RI: Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara Melalui Perubahan Struktur Organisasi

Jakarta, 6 Februari 2026 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa p...

Pakar Hukum: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden untuk Jaga Independensi
Hukum

Pakar Hukum: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden untuk Jaga Independensi

JAKARTA - Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah keliru dan berbahaya bagi demokrasi. Tidak hanya itu, penempatan Polri di ba...

Pakar Hukum Soroti Pemusnahan Dokumen Jokowi: Ada yang Mencurigakan
Hukum

Pakar Hukum Soroti Pemusnahan Dokumen Jokowi: Ada yang Mencurigakan

“Jadi memang ada nuansa yang mencurigakan. Saya tidak menuding ya, tapi saya mau menjelaskan siapa pun yang belajar sekolah hukum terutama aparat past...

21 Pakar Hukum Desak Pencopotan Adies Kadir dari Jabatan Hakim Konstitusi
Hukum

21 Pakar Hukum Desak Pencopotan Adies Kadir dari Jabatan Hakim Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia --Constitutional and Administrative Law Society (CALS) meminta Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Adies Ka...