Capaian Sepuluh Tahun Pemerintahan Jokowi dan Fokus Indonesia-Sentris

Pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, terutama dengan pergeseran fokus pembangunan yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana capaian ini dirasakan oleh masyarakat luas.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mengalami pergeseran. Pada triwulan I-2014, sebelum Jokowi menjabat, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, masing-masing sebesar 58,52 persen dan 23,88 persen. Sementara itu, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, dan Bali serta Nusa Tenggara 2,48 persen. Provinsi di Maluku dan Papua menyumbang kontribusi terendah, yaitu 1,95 persen.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi pada triwulan I-2024, meskipun Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan 57,70 persen, kontribusi Sumatera mengalami penurunan menjadi 21,85 persen, dan Kalimantan menjadi 8,19 persen. Sebaliknya, wilayah Indonesia tengah dan timur menunjukkan peningkatan, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Pembangunan Infrastruktur

Pergeseran struktur perekonomian ini tidak terlepas dari upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif selama sepuluh tahun terakhir. Presiden Jokowi sering menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik dan konektivitas antarwilayah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pemerintah telah menetapkan 204 proyek dan 13 program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari 2016 hingga semester II-2023, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat penyelesaian 190 dari proyek tersebut dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp1.514 triliun. Namun, sebaran proyek infrastruktur masih terpusat di Jawa dan Sumatera, dengan 79 proyek di Jawa dan 40 proyek di Sumatera. Sementara itu, Sulawesi memiliki 27 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 20 proyek, Kalimantan 13 proyek, serta 17 proyek di Maluku dan Papua.

Dalam sektor transportasi, beberapa proyek yang telah dibangun antara lain kereta api Makassar-Parepare dan MRT Jakarta. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur transportasi menghadapi tantangan, termasuk perubahan iklim dan pandemi COVID-19.

Kesejahteraan Masyarakat

Sementara investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil komoditas seperti nikel di Sulawesi dan Maluku menunjukkan peningkatan, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih memerlukan perhatian lebih. Meskipun investasi asing langsung (FDI) mencapai sekitar 50 miliar dolar AS pada 2023, penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi, Maluku, dan Papua belum signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,03 persen, dengan angka yang lebih tinggi di Sulawesi (9,59 persen) dan Maluku serta Papua (19,39 persen).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung proyek investasi yang masuk. Program pelatihan yang terhubung dengan investasi yang ada sangat penting untuk memastikan tenaga kerja lokal dapat terserap oleh industri. Namun, saat ini banyak proyek investasi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar daerah.

Untuk mencapai cita-cita Indonesia-sentris dan pertumbuhan yang lebih merata, sinergi antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur dan proyek investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian regional, tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.