Hukum

Pakar Hukum Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Hukum

Pakar Hukum Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.Ia secara tegas...

Pakar Hukum: Suhartoyo Sebagai Ketua MK Dinilai Ilegal
Hukum

Pakar Hukum: Suhartoyo Sebagai Ketua MK Dinilai Ilegal

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama kriminolog Adrianus Eliasta Sembiring Meliala dan Pakar Hukum Tata Negara, Muham...

Pakar Hukum: Ketua MK Suhartoyo Dinilai Ilegal
Hukum

Pakar Hukum: Ketua MK Suhartoyo Dinilai Ilegal

Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, secara terbuka menyatakan Ketua MK Suhartoyo ilegal dalam RDPU Komisi III DPR, Kamis (8/1/2025).Dasar tud...

Pakar Hukum Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Hukum

Pakar Hukum Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini.Ia secara tegas...

Prof Juanda Tegaskan Polri Sebaiknya Tetap sebagai Lembaga Non-Kementerian
Hukum

Prof Juanda Tegaskan Polri Sebaiknya Tetap sebagai Lembaga Non-Kementerian

Jakarta — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.,...

Pakar HTN UNAIR Soroti Kesiapan Hukum Pasca Berlaku KUHP dan KUHAP Baru
Hukum

Pakar HTN UNAIR Soroti Kesiapan Hukum Pasca Berlaku KUHP dan KUHAP Baru

UNAIR NEWS – Jumat (2/1/2026) lalu menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau UU Nomo...

Prof. Juanda: Polri Sebaiknya Tetap sebagai Lembaga Non-Kementerian
Hukum

Prof. Juanda: Polri Sebaiknya Tetap sebagai Lembaga Non-Kementerian

Tribratanews.polri.go.id - Jakarta — Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Pr...

Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember Raih Juara Umum SFFC 2025
Hukum

Prodi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember Raih Juara Umum SFFC 2025

KBRN, Jember: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember meraih juara umum pada gelaran Shar...

Transparansi Keuangan Desa Ditekankan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sultra
Hukum

Transparansi Keuangan Desa Ditekankan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sultra

Kendari – Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Tata Negara Sulawesi Tenggara (Sultra), Hamrin, menyoroti pentingnya transparansi dan pengelolaan keuanga...

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Laksanakan Law Visit Study ke MK dan BPHN
Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung Laksanakan Law Visit Study ke MK dan BPHN

Inisiatif Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam menyelenggara...