Yusril Tekankan Keseimbangan Peran Negara dan Profesi Kesehatan Pasca Putusan MK
Sentris Media - PERISTIWA
NASIONAL
Menurut Yusril, Mahkamah melihat adanya risiko dalam desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
12:47:56
menko yusril
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa sistem profesi kesehatan di Indonesia membutuhkan keseimbangan antara peran negara dan organisasi profesi, bukan dominasi baru dari salah satu pihak.
Hal tersebut disampaikan Yusril saat membuka Silaturahmi Nasional bertajuk Masa Depan Konsil, Kolegium dan Majelis Disiplin Profesi Pasca Putusan Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh MDP Watch bekerja sama dengan Universitas YARSI Jakarta itu diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
"Menurut ilmu kelembagaan modern, dominasi yang berpindah tangan tetaplah dianggap dominasi, sementara yang dibutuhkan bukanlah dominasi baru, melainkan keseimbangan baru," kata Yusril.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai tata kelola profesi kesehatan setelah terbitnya dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan MK Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024.
Menurut Yusril, Mahkamah melihat adanya risiko dalam desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Delegasi yang seharusnya bersifat teknis dinilai berpotensi menjadi pintu masuk intervensi substantif yang dapat mengganggu independensi akademik.
Ia menjelaskan, kedua putusan tersebut memberikan koreksi penting dalam tiga bidang yang menentukan masa depan pendidikan dan profesi kedokteran.
Pertama, terkait keberadaan kolegium. MK menilai konstruksi yang menempatkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil—ditambah delegasi pengaturan melalui Peraturan Pemerintah yang sebagian pasalnya bukan merupakan delegasi undang-undang—berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengganggu independensi kolegium.
Menurut Yusril, kolegium seharusnya berdiri sebagai scientific body yang menjaga standar ilmu dan kompetensi serta bebas dari tarik-menarik kepentingan administratif maupun kepentingan kelembagaan.
Kedua, terkait etika dan disiplin profesi. Mahkamah menegaskan bahwa persoalan etika dan disiplin bukan merupakan wilayah eksekutif, melainkan wilayah peer group profesi.
"Pesan pentingnya adalah bahwa MK menginginkan negara tetap hadir, tetapi hadirnya negara bukan untuk mengambil alih ruang etik-disiplin; hadirnya negara untuk memastikan ruang itu bekerja akuntabel, adil, dan melindungi serta memberi pelayanan publik," ujarnya.
Ketiga, terkait organisasi profesi. Mahkamah menegaskan kembali pentingnya pembentukan "rumah besar" atau satu organisasi profesi yang mewadahi tenaga medis serta satu organisasi profesi yang mewadahi tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu.
"Mahkamah menegaskan kembali pentingnya dibentuk ‘rumah besar’ atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi tenaga medis dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun," kata Yusril.
Ia menjelaskan konsep "rumah besar" tersebut harus dipahami sebagai persatuan tanpa penyeragaman. Rumah besar bukan tempat yang mematikan perbedaan disiplin, melainkan instrumen untuk menertibkan profesi agar kehormatan profesi tetap terjaga dan akuntabilitas publik tidak terabaikan.
Mahkamah, lanjut Yusril, juga menegaskan bahwa pada fase tertentu negara wajib mengambil peran, bukan untuk menguasai profesi, tetapi untuk memastikan kepastian hukum berjalan.
"Karena kalau organisasi profesi dibiarkan bertumbuh liar tanpa titik temu, maka yang menjadi korban bukan hanya tata kelola tetapi pasien, pendidikan, dan masa depan layanan kesehatan," ujarnya.
Yusril menambahkan pemerintah memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai arah kebijakan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti secara hati-hati dan konstruktif.
"Jika pemerintah, komunitas keilmuan, dan organisasi profesi dapat bekerja bersama dalam keseimbangan yang sehat, maka saya yakin Indonesia dapat membangun sistem profesi kesehatan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga bermartabat secara moral dan konstitusional," katanya.
Dalam diskusi tersebut hadir pula mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang menegaskan bahwa setiap putusan MK wajib dipatuhi oleh seluruh pejabat negara.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan M. Nasser menilai putusan MK merupakan koreksi konstitusional terhadap tata kelola profesi kesehatan.
"Untungnya semua terlihat secara jernih oleh Hakim MK sehingga seperti pandangan kedua ahli di atas, putusan terakhir merupakan koreksi konstitusional yang substansif-strategis untuk mereduksi kerugian dahsyat di masa yang akan datang," kata Nasser.
Diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu juga menghadirkan Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia Budi Imam Santosa serta Wakil Ketua MDP Watch Djunaedi.
Djunaedi menilai Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang ada saat ini tidak sesuai dengan semangat putusan MK karena dipilih, ditentukan, dan diangkat oleh Menteri Kesehatan.
"Apalagi kinerja, integritasnya dan kredibilitasnya sangat buruk selama ini karena sering membuat keputusan atau rekomendasi yang kontroversial," kata Djunaedi.
Putusan MK Momentum Perbaikan Tata Kelola Profesi
Pertemuan tersebut ditutup oleh Ketua MDP Watch Norman Zainal yang berharap putusan MK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.
"Kita semua dapat bergandengan tangan untuk merekonstruksi kembali berbagai hal menyimpang dan merehabilitasinya secara cepat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan yang bermutu dan keselamatan pasien secara umum," ujar Norman yang juga menjabat Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran.
ADVERTISEMENT
Tak Bersikap Pasif
Norman juga meminta para guru besar kedokteran dan pimpinan program studi tidak bersikap pasif setelah keluarnya putusan MK.
"Untuk berinisiatif membentuk Kolegium independen dan merdeka serta melepaskan diri dari tekanan penguasa yang menyiasati konstitusi, semuanya untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran yang mandiri dan bermutu," katanya.
ADVERTISEMENT
