Kabupaten Malang Rencanakan BUMD Pangan untuk Cegah Pembusukan Komoditas

KEPANJEN - Ketersediaan komoditas pertanian di Kabupaten Malang cukup melimpah. Mulai dari padi, cabai, bawang merah, dan sebagainya. Namun, karena cuaca yang sering hujan, komoditas yang dihasilkan petani tersebut lebih cepat busuk.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menyebut, untuk mencegah pembusukan yang terjadi setiap musim penghujan, pihaknya mewacanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan.

”BUMD tersebut nantinya dapat memfasilitasi kelebihan atau surplus komoditas. Kemudian, kami distribusikan. Apalagi semua komoditas di kami semuanya surplus,” ucapnya. Sementara itu, dia melanjutkan, saat ini beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang masih ada yang belanja ke Kota Malang untuk memenuhi bahan baku.

Menurut dia, itu karena belum ada wadah pemasaran untuk surplus komoditas. ”Kami masih tahap pengajuan, karena membutuhkan kajian hingga penyiapan anggarannya,” kata mantan Camat Ngantang tersebut.

Selain itu, banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk merealisasikannya. Seperti penyusunan peraturan daerah (perda), penyediaan lahan, dan bangunan, penguatan institusi, serta penyusunan mekanisme pengadaan dan distribusi bahan baku.

Sarana dan prasarananya juga perlu disiapkan. Misalnya cold storage untuk penyimpanan komoditas dalam jangka panjang. Melalui BUMD pangan, Pemkab Malang dapat mengendalikan harga dan inflasi pangan dengan menjaga daya beli masyarakat supaya tetap stabil.

Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas produksi, distribusi, dan pengolahan pangan dapat terus bergerak positif.

”Dampaknya, daya saing dan nilai tambah produk pangan lokal semakin bertambah dan ketahanan pangan serta kemandirian pangan daerah semakin kuat,” ucap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang itu.

Dalam realisasinya, Mahila menyebut, butuh bantuan dari DPRD Kabupaten Malang dalam penyusunan perda dan pengalokasian anggaran. Selain itu juga kerja sama antar stakeholder, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dalam proses pembangunannya.

Jika dapat berdiri, harga pangan menjadi stabil dan sistem distribusi lebih efisien. Selain itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena BUMD pangan akan dikelola seperti Perumda Tirta Kanjuruhan dan BPR Artha Kanjuruhan. (yun/by)