Hasan Basri: IKN sebagai Simbol Identitas dan Perlu Pengawasan

Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri saat berkunjung ke IKN. Foto: ist

KALTIM, Fokusborneo.com – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasan Basri, memberikan pandangan mendalam terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menekankan IKN tidak hanya sekadar pemindahan ibu kota, tetapi merupakan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman, jati diri, dan persatuan bangsa Indonesia.

Baca Juga

Pansus III Sinkronkan Aturan dan Wilayah di Raperda Sumber Daya Air Sungai

Arming Pastikan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Bebas Tumpang Tindih Aturan

Yancong Dorong Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Fokus pada Penguatan Ekonomi Lokal

Rismanto Minta Raperda Pemberdayaan Desa Akomodir Konflik Lahan dan Karakteristik Lokal

Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) itu menegaskan IKN adalah perwujudan nyata dari visi transformatif bangsa, yakni perubahan dari “Jawa Sentris” menjadi “Indonesia Sentris”.

Menurutnya, pemindahan ini bertujuan utama untuk mencapai pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, HB sapaan Hasan Basri mengapresiasi prinsip-prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

“Membangun dengan konsep kota hijau dan berkelanjutan adalah langkah visioner yang patut didukung,” ujar Hasan Basri saat mengunjungi IKN, Jumat (21/11/25).

Dalam konteks pengawasan, Hasan Basri menyoroti tahapan pembangunan Otorita IKN (OIKN). Ia merujuk pada keterangan Kepala OIKN, Basuki, yang menyebutkan pembangunan saat ini berada dalam Tahap II, yang meliputi pembangunan kantor Lembaga Legislatif dan Yudikatif.

”Kepala OIKN menyampaikan, Insya Allah pembangunan untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan selesai pada tahun 2028,” jelas Hasan Basri.

DPD RI, melalui PURT, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan IKN, memastikan proyek strategis nasional ini berjalan sesuai rencana, prinsip-prinsip yang dicanangkan, dan waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini penting untuk menjamin IKN benar-benar menjadi ibu kota yang berkeadilan, lestari, dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.(*/mt)

Tags: DPD RI Hasan Basri HB Headline Ibu Kota Nusantara IKN Ketua PURT DPD RI legislatif Senator Kaltara Yudikatif

Berita Lainnya

Parlemen

Pansus III Sinkronkan Aturan dan Wilayah di Raperda Sumber Daya Air Sungai

5 Maret 2026 21:09

Parlemen

Arming Pastikan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Bebas Tumpang Tindih Aturan

5 Maret 2026 18:10

Parlemen

Yancong Dorong Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Fokus pada Penguatan Ekonomi Lokal

5 Maret 2026 16:21