Pemindahan Ibu Kota Dukung Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Perbesar

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut dia, gagasan tersebut sebagai bukti keseriusan Pemerintah soal pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui langkah itu, ia percaya tak akan ada lagi anggapan dari masyarakat Indonesia bahwa pembangunan Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa semata.

"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa Sentris," ujar Ali Ngabalin melalui keterangan tertulisnya, Minggu (30/1).

Ngabalin menilai, ungkapan Jawa Sentris terkait pembangunan di Indonesia jelas bukan tanpa alasan. Menurut dia, Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar khususnya di sektor ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021. Ini berarti bahwa perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.

Jumlah itu tentu berbeda jauh bila dibandingkan dengan PDB di beberapa pulau di Indonesia. Tercatat untuk Pulau Kalimantan saat ini hanya sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.

Karenanya, Ngabalin menganggap keputusan pemindahan Ibu Kota Negara ini adalah langkah tepat.

"Dengan pemindahan IKN ini perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," kata Ngabalin.

Sementara itu, Dr. Septinus Saa, akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, juga mendukung langkah Pemerintah. Septinus juga mencontohkan bagaimana tata kelola Pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah Ibu Kota Negara berpindah dari Sydney ke Melbourne.

"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai di mana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," kata Septinus.