Usulan Sanksi Administratif Tanpa Catatan Tertulis untuk Efisiensi Penanganan Pelanggaran
Internasional

Usulan Sanksi Administratif Tanpa Catatan Tertulis untuk Efisiensi Penanganan Pelanggaran

Sentris Media - Kementerian Keamanan Publik saat ini sedang meminta pendapat masyarakat mengenai rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Pelanggaran Administratif (yang telah diamandemen).

Secara spesifik, rancangan undang-undang tersebut mengusulkan penambahan ketentuan mengenai sanksi administratif tanpa catatan tertulis untuk pelanggaran yang terdeteksi melalui sarana teknis, peralatan, dan metode profesional, dengan tujuan untuk mengurangi prosedur administratif, meningkatkan efisiensi penanganan pelanggaran berdasarkan data dan bukti elektronik, serta memastikan keakuratan dan objektivitas dalam proses pemberian sanksi.

Poin d, Klausul 1, Pasal 44 rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Pelanggaran Administratif (yang telah diubah) mengusulkan penambahan kasus pengenaan sanksi administratif tanpa membuat catatan tertulis untuk pelanggaran administratif yang terdeteksi melalui sarana teknis, peralatan, atau metode profesional. Usulan ini didasarkan pada alasan-alasan berikut:

Pertama, pada tanggal 14 Juni 2026, Pemerintah mengeluarkan Resolusi No. 151/NQ-CP tentang pengesahan Undang-Undang tentang Penanganan Pelanggaran Administratif, yang mencakup ketentuan tentang peninjauan dan pengurangan prosedur yang tidak perlu dalam proses penjatuhan sanksi yang membuang waktu, tenaga, dan menimbulkan biaya tambahan bagi instansi, organisasi, dan individu terkait; serta mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses penanganan pelanggaran administratif.

Mungkin Anda juga suka

Studi tersebut merekomendasikan pengiriman siswa berprestasi untuk belajar di universitas-universitas ternama di seluruh dunia. Wakil Perdana Menteri Le Tien Chau meminta dilakukannya studi tentang program pengiriman siswa berprestasi untuk belajar di lembaga-lembaga terkemuka di seluruh dunia, dengan mekanisme untuk memberi penghargaan kepada mereka dan mewajibkan mereka untuk mengabdi kepada negara setelah pelatihan.

Presenter TV Tien Anh dan perjalanannya meliput Piala Dunia FIFA 2026: Di balik layar dari momen-momen menegangkan. Dari wajah yang familiar di program berita pukul 7 malam hingga koresponden yang berbasis di AS, pembawa acara Tiến Anh telah memiliki pengalaman yang menantang namun emosional dalam meliput Piala Dunia yang bersejarah ini.

China dan Portugal mengungkapkan penampilan mereka menjelang final DIFF 2026. Menjelang malam final DIFF 2026, Tiongkok dan Portugal telah menampilkan pertunjukan baru, menjanjikan kompetisi spektakuler di Sungai Han.

Rancangan undang-undang tersebut mengusulkan penambahan ketentuan untuk menjatuhkan sanksi administratif tanpa catatan tertulis atas pelanggaran yang terdeteksi melalui sarana teknis, peralatan, atau metode profesional...

Kedua, saat ini, pelanggaran administratif yang terdeteksi melalui peralatan teknis (seperti timbangan berat kendaraan; alat pengukur kadar alkohol dalam napas; sistem kamera pengawasan keamanan, ketertiban, dan manajemen lalu lintas, dll.) memiliki dasar dan data yang cukup untuk mengeluarkan keputusan sanksi. Secara spesifik:

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan peralatan teknis profesional harus dicatat secara tertulis, termasuk informasi dasar berikut: nama instansi atau unit dan tanda tangan, nama lengkap orang yang menggunakan peralatan teknis profesional; nama dan alamat organisasi atau individu yang melakukan pelanggaran (jika dapat diverifikasi); foto atau gambar (untuk perangkat perekam video dan perangkat pengukur kecepatan dengan kemampuan perekaman video); audio (untuk perangkat perekam audio); indeks pengukuran dan analisis (untuk perangkat dengan fungsi pengukuran, analisis, dan pengujian); waktu dan lokasi pelanggaran; pelanggaran itu sendiri atau kesimpulan mengenai hasil pengukuran, analisis, dan pengujian; dan informasi lain yang terkait dengan pelanggaran (jika ada). Informasi di atas sesuai dengan informasi penting dalam laporan pelanggaran administratif.

Apabila hasil diperoleh melalui sarana dan peralatan teknis profesional, otoritas yang berwenang menangani kasus sanksi pelanggaran administratif harus melanjutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pelanggaran Administratif dan mengikuti langkah-langkah berikut: mengidentifikasi informasi tentang organisasi atau individu yang melakukan pelanggaran administratif; mengirimkan pemberitahuan tertulis yang meminta organisasi atau individu yang melakukan pelanggaran untuk datang ke kantor pusat instansi atau unit otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut, kecuali dalam kasus di mana otoritas yang berwenang telah mengidentifikasi organisasi atau individu yang melakukan pelanggaran dan individu atau organisasi terkait (jika ada) di lokasi, rute, atau area tempat pelanggaran terjadi; mengeluarkan keputusan tentang sanksi pelanggaran administratif dan mengatur pelaksanaan keputusan sanksi sesuai dengan hukum.

Amerika Serikat - Vietnam: Jangan lewatkan

Vietnam dan Amerika Serikat akan bersama-sama membuka babak baru kerja sama. Pada perayaan Hari Kemerdekaan AS di Hanoi, Menteri Le Hoai Trung menyampaikan harapannya bahwa Vietnam dan Amerika Serikat akan bersama-sama membuka babak baru bagi hubungan bilateral, menjadikan hubungan tersebut semakin stabil, substantif, dan efektif.

Para pemimpin senior Partai dan Negara mengirimkan surat dan telegram ucapan selamat kepada Amerika Serikat atas Hari Nasionalnya. Dalam surat dan pesan ucapan selamat pada Hari Kemerdekaan AS, para pemimpin senior Partai dan Negara Vietnam menegaskan kembali bahwa Vietnam menganggap Amerika Serikat sebagai salah satu mitra strategis yang penting.

Para pemimpin senior Partai dan Negara Vietnam mengirimkan surat dan telegram ucapan selamat kepada Amerika Serikat atas Hari Nasionalnya. Dalam surat dan pesan ucapan selamat pada Hari Kemerdekaan AS, para pemimpin senior Partai dan Negara Vietnam menegaskan kembali bahwa Vietnam menganggap Amerika Serikat sebagai salah satu mitra strategis yang penting.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, tidak perlu membuat laporan pelanggaran administratif untuk mempersingkat proses dan waktu pengenaan sanksi sambil tetap memastikan keakuratan dan objektivitas. Membuat laporan pelanggaran administratif dalam kasus-kasus ini menambah prosedur sanksi yang tidak perlu, memperpanjang waktu pemrosesan, menimbulkan biaya, dan tidak konsisten dengan persyaratan reformasi prosedur administratif dan transformasi digital dalam manajemen negara.

Sumber: https://baovanhoa.vn/doi-song/de-xuat-truong-hop-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khong-lap-bien-ban-243642.html

You can share this post!