TNI Dukung Program KDMP untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

RADARBANDUNG.id – Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan RI RAj Mayyasari Timur Gondokusumo memberikan pandanganya terkait issue yang berkembang signifikan di sejumlah media yang berpendapat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah bentuk ekonomi komando dari Prabowo Subianto.

Mayasari mengimbau untuk media agar ruang demokrasi kebebasan berpendapat dilakukan secara berimbang dengan tanggung jawab intelektual tanpa menimbulkan potensi logical fallacy pada masyarakat dan ruang publik. KDMP adalah program strategis nasional inisiasi Presiden Prabowo dengan fokus utama memperkuat ekonomi desa dalam mencapai swasembada pangan, sehingga memperkuat ketahanan nasional.

“Melalui program KDMP, Prabowo Subianto membangun kekuatan ekonomi kerakyatan dari akar rumput membangun ekonomi desa secara massif dan terstruktur dengan merevitalisasi koperasi menjadi lembaga inklusif dan modern dengan tata kelola profesional, menekan kesenjangan wilayah, meningkatkan nilai petani serta menjaga sistem distribusi pangan agar lebih efisien untuk masyarakat di bawah, membangun ekonomi lokal menjadi menjadi pilar ekonomi nasional dengan memperkuat sektor serta jangkauan lebih luas termasuk menjaga rantai pasok MBG yang juga menjadi program strategis nasional presiden dalam mewujudkan ketahanan nasional yang dimulai dari ketahanan gizi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi,” paparnya.

Menurut Mayyasari, presiden tidak merubah arah koperasi dari bottom up ke top down, namun negara hadir memberi permodalan, pendampingan, pengawasan dan pengamanan di setiap wilayah dengan sinergitas antar kementerian, pemerintah desa dan TNI. Dan yang menjadi pelaksana kegiatan ekonomi didalam koperasi nantinya tetaplah masyarakat.

“Presiden memberi instruksi kepada Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan Menteri BUMN dalam sistem pengawasan terintegrasi dengan sumber pendanaan permodalan koperasi yang jelas sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ujar Mayyasari.

Makanan

Mayyasari memberikan pandangan strategis bahwa alokasi dana desa pada program pembangunan KDMP bertujuan agar dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk program nasional dengan pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga meminimalisir praktik korupsi dana desa yang menjadi permasalahan serius selama ini. Dalam program ini, Prabowo Subianto menggunakan sistem pengawasan dan evaluasi secara digital terintegrasi antar lembaga untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi dalam sistem Koperasi Desa Merah Putih.

Program Koperasi Desa Merah Putih melibatkan sinergitas lintas sektor dan berbagai lembaga negara, namun mengapa yang menjadi sorotan adalah TNI? Keterlibatan TNI di dalam program Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan presiden sebagai panglima tertinggi TNI, sesuai MOU kerja sama antara TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara tertanggal 10 Oktober 2025 dengan kesepakatan yang melingkupi wewenang militer untuk terlibat dalam percepatan pembangunan infrastruktur koprasi gerai dan gedung disetiap wilayah.

Sesuai surat edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang pendataan aset tanah dan bangunan untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, salah satu point pentingnya adalah mengintruksikan perangkat desa untuk berkoordinasi dengan komandan wilayah distrik militer di setiap daerah dalam pendataan aset tanah dan bangunan untuk dilaporkan kepada PT agrinas pangan. TNI dalam rangka pengamanan dan pengawasan bukan mengambil wewenang peran perangkat desa.

Mayyasari mengungkapkan, Presiden Prabowo memberi instruksi kepada TNI untuk mengawal dan mengamankan stabilitas wilayah dalam percepatan pembangunan KDMP dengan melihat struktur TNI yang tersebar diseluruh wilayah pelosok Indonesia, sehingga mempermudah eksekusi di lapangan, melihat kedaulatan pangan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara sehingga pembangunan lumbung pangan rakyat di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia menjadi bagian dari fungsi operasi militer selain perang (OMSP).

Mayyasari menambahkan, TNI berkontribusi dalam mempercepat pembangunan fisik koperasi agar dibangun tepat waktu sesuai kualitas, pendampingan di lapangan mempermudah koordinasi, menjaga stabilitas keamanan yang kondusif di setiap wilayah dan memastikan distribusi pangan masyarakat berjalan dengan efisien.

“Presiden menunjuk langsung Wakil Panglima TNI RI yakni Jendral Tandyo Budi Revita sebagai penanggung jawab strategis dari corp TNI, wakil panglima terlihat sangat massif menjalankan sistem koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam menyukseskan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan tepat waktu berkualitas kondusif dengan stabilitas keamanan wilayah yang terjaga,” tandasnya. (apt)