Tantangan Penyaluran Kredit Perbankan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Sentris Media - Jakarta – Sektor perbankan nasional saat ini berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, fondasi likuiditas dan permodalan yang kokoh memberikan ruang yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan kredit di masa depan. Data menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh mengesankan sebesar 11,4% year-on-year (YoY), sementara rasio Loan-to-Deposit Ratio (LDR) terjaga dengan baik di sekitar 84% YoY. Lebih lanjut, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan berada pada level 26%, jauh melampaui ambang batas minimum yang ditetapkan oleh regulator. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa secara fundamental, industri perbankan memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyalurkan kredit secara berkelanjutan.

Namun, di sisi lain, akselerasi penyaluran kredit menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama yang berasal dari sisi permintaan (demand). Ketidakpastian ekonomi global dan domestik, ditambah dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih di semua segmen, telah menyebabkan dunia usaha mengambil sikap "wait and see". Hal ini berdampak langsung pada permintaan kredit baru, yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan kredit secara keseluruhan.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyoroti isu ini dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pemaparannya, Hery menjelaskan bahwa meskipun industri perbankan memiliki fundamental yang kuat, pertumbuhan kredit year-on-year (YoY) hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia (BI), perlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor permintaan.

Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan penurunan permintaan kredit baru di sebagian besar segmen. Kredit konsumsi, misalnya, mengalami penurunan signifikan dari 62,9% menjadi hanya 13,4%. Begitu pula dengan segmen UMKM, yang mengalami penurunan dari 78,4% menjadi 58,8%. Lebih lanjut, jumlah undisbursed loan (kredit yang telah disetujui tetapi belum dicairkan) juga meningkat secara rata-rata menjadi 10,22%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas kredit telah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia, realisasi penarikan tertahan. Hery Gunardi menjelaskan bahwa hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari dunia usaha dan rumah tangga sebagai nasabah individu. Mereka cenderung menunda investasi dan ekspansi hingga ada keyakinan yang lebih kuat terhadap prospek ekonomi di masa depan.

"Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," ujar Hery.

Selain tantangan dari sisi permintaan, industri perbankan juga menghadapi peningkatan risiko kredit, terutama di segmen UMKM. Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) pada UMKM mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih, yang pada gilirannya meningkatkan risiko gagal bayar. Kombinasi antara pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang meningkat menuntut pendekatan yang lebih selektif dan berbasis mitigasi risiko dari pihak perbankan.

Hery Gunardi juga menyoroti bahwa pelemahan pertumbuhan kredit tidak terlepas dari perlambatan di tiga sektor utama penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor ini tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala luas. Oleh karena itu, setiap perlambatan di sektor-sektor ini langsung berdampak pada aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan.

Sektor manufaktur, yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB, sangat menentukan kebutuhan modal kerja dan investasi. Ketika aktivitas manufaktur melambat, permintaan kredit untuk ekspansi dan modernisasi juga menurun. Di sisi lain, sektor perdagangan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Ketika konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan permintaan kredit ikut tertahan. Sementara itu, sektor pertanian sebagai basis penyerapan tenaga kerja terbesar memiliki keterkaitan langsung dengan segmen mikro dan UMKM. Tekanan di sektor ini cepat tercermin pada permintaan kredit di level usaha kecil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sensitivitas pertumbuhan kredit terhadap siklus ekonomi masih cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan struktur kredit nasional yang didominasi oleh sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketika sektor-sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada permintaan kredit.

"Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita," jelas Hery.

Untuk mengatasi tantangan ini, Hery menekankan pentingnya diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Hal ini akan membantu mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hery menilai bahwa kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth. Hal ini tercermin dari optimisme mayoritas pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Namun, optimisme ini belum sepenuhnya tercermin dalam percepatan ekspansi riil di tingkat perusahaan. Sejumlah pelaku usaha masih bersikap hati-hati dan belum berada pada level keyakinan yang cukup kuat untuk mempercepat investasi maupun ekspansi.

"Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha," papar Hery.

Dalam konteks ini, perbankan, khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) termasuk BRI, akan terus berperan aktif dalam mendukung berbagai program strategis nasional yang terarah pada aktivitas produktif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

"Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Hery.

Sebagai penutup, Hery Gunardi menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri perbankan sangat penting untuk mengatasi tantangan akselerasi kredit. Dengan memperkuat kepercayaan pelaku usaha, mendorong diversifikasi sektor ekonomi, dan mendukung program-program strategis nasional, industri perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara Economic Outlook 2026 tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, serta Chief Executive Officer (CEO) Standard Chartered Donny Donosepoetro. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.