Progres Pengembangan Ekonomi Karbon Indonesia Dinilai Positif

Sentris Media - Eddy Soeparno:

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan bahwa progres pengembangan industri karbon nasional sudah berada di jalur yang tepat atau on the right track.

Hal ini dikatakan Eddy setelah menghadiri dan memberikan masukan pada Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon, yang dipimpin langsung Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.

“Pertemuan Komrah hari ini sangat penting karena yang sedang kita bangun bukan hanya mekanisme perdagangan karbon, tetapi fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu 28 Februari 2026.

Eddy mengatakan bahwa saat ini sudah banyak proyek karbon yang bersiap untuk diluncurkan. Namun prosesnya menunggu pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang saat ini sedang dikoordinasikan.

"Para pemangku kebijakan diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)," katanya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, dari perspektif kebijakan publik dan investasi, fase persiapan ini harus dipandang sebagai fase menjaga momentum. Banyak proyek karbon telah memulai persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan.

Karena itu lanjut Eddy, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian bahwa proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.

"Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun low carbon economy, sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon," ungkapnya.

Mengenai progres pengembangan SRUK, Eddy menegaskan bahwa ini bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi fondasi kepercayaan pasar. Menurutnya ekonomi karbon bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan.

"Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional, sehingga kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara global," pungkasnya.