Penguatan UMKM Butuh Strategi Industrialisasi untuk Daya Saing Ekonomi

Anthony Budiawan mengingatkan, penguatan UMKM tanpa peta industrialisasi berisiko menahan transformasi ekonomi Indonesia dan memperlemah daya saing jangka panjang.

Tagar.co — Dominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tanpa diimbangi strategi industrialisasi berisiko membakukan ekonomi informal Indonesia.

Peringatan itu disampaikan ekonom Anthony Budiawan dalam Sarasehan Asta Cita yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Rabu (25/2/26).

Kegiatan yang berlangsung di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, tersebut merupakan seri kedua dari rangkaian Serial Sarasehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Puluhan peserta hadir dari kalangan aktivis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga guru besar Paramadina.

Mengusung tema “Asta Cita Ke-2: Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, forum ini menghadirkan Ichsanuddin Noorsy, Anthony Budiawan, dan Wijayanto Samirin sebagai pembicara, dengan moderator Any Setianingrum. Acara dibuka Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dan ditutup Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin.

Dominasi UMKM

Dalam paparannya, Anthony menilai struktur ekonomi Indonesia memang didominasi UMKM, tetapi produktivitas tenaga kerjanya masih relatif rendah.

Menurut dia, persoalan mendasar UMKM terletak pada skala usaha yang kecil, adopsi teknologi yang terbatas, akses pembiayaan yang sempit, serta lemahnya integrasi ke dalam rantai nilai global.

Ia menegaskan, penguatan UMKM tetap penting, namun harus berjalan beriringan dengan strategi industrialisasi yang jelas. Tanpa itu, realokasi tenaga kerja menuju sektor formal dan modern akan tersendat.

“Negara maju tidak bertumpu pada UMKM semata, tetapi pada korporasi industri besar berteknologi tinggi yang mendorong produktivitas nasional,” ujarnya.

Anthony juga menyoroti gejala premature deindustrialisation di Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, kata dia, turun dari sekitar 28–30 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 18–19 persen pada 2024.

Pada saat yang sama, tenaga kerja justru lebih banyak terserap ke sektor informal berproduktivitas rendah. Kondisi ini menunjukkan transformasi struktural ekonomi belum berlangsung optimal.

Dari sisi efisiensi investasi, ia memaparkan rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia periode 2015–2024 berada di kisaran 6,9–7,0, jauh di atas Vietnam yang sekitar 4,8–5,2. Hal itu menandakan efisiensi ekonomi Indonesia masih tertinggal dibanding negara pesaing di kawasan.

Lebih jauh, Anthony mengutip data produktivitas total faktor (TFP) periode 2014–2023 yang menunjukkan penurunan produktivitas Indonesia sekitar minus 2,82 persen.

Sebaliknya, Vietnam tumbuh lebih dari 14 persen, Singapura sekitar 6 persen, dan Malaysia mencapai dua digit. Ia menilai tren ini menjadi sinyal melemahnya daya saing jangka panjang Indonesia.

MBG Menekan Pertumbuhan

Anthony turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya lebih bersifat redistribusi konsumsi ketimbang kebijakan produksi. Program tersebut, kata dia, berpotensi menjadi zero-sum game fiskal karena tidak meningkatkan belanja investasi produktif, sehingga berisiko menekan pertumbuhan dan mempersempit ruang fiskal jangka panjang.

Terkait hilirisasi, ia mengingatkan bahwa hilirisasi pangan belum tentu identik dengan industrialisasi karena teknologi dan produktivitasnya relatif rendah.

Sementara hilirisasi energi seperti etanol menghadapi tantangan biaya input tinggi dan daya saing terbatas. Ia juga menilai peran lembaga investasi negara sebagai motor hilirisasi masih belum menunjukkan arah strategis yang tegas.

Diskusi berlangsung dinamis. Peserta dari kalangan aktivis, pimpinan ormas, akademisi, dan mahasiswa menekankan pentingnya arah kebijakan ekonomi nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mendorong transformasi struktural dan peningkatan produktivitas.