Pemerintah Terapkan Sanksi Ketat di Sektor Moneter, Perbankan, dan Kekayaan Intelektual Mulai 2026

Memperketat sanksi di sektor moneter dan perbankan.

Salah satu poin penting adalah Keputusan Nomor 340/2025/ND-CP tentang sanksi administratif di sektor moneter dan perbankan, yang akan berlaku mulai 9 Februari 2026.

Dekret tersebut menetapkan pelanggaran-pelanggaran berikut: perdagangan mata uang asing ilegal, perdagangan emas ilegal, penyediaan layanan pembayaran, pelanggaran peraturan tentang perantara pembayaran, atau operasi perbankan tanpa izin.

Sanksi dirancang berdasarkan nilai transaksi dan sifat pelanggaran, dengan denda yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, serta tindakan tambahan seperti penyitaan bukti dan alat yang digunakan dalam transaksi, penangguhan operasi, dan pengembalian wajib atas keuntungan yang diperoleh secara ilegal.

Pengetatan regulasi dianggap perlu untuk menstabilkan pasar valuta asing dan emas serta sistem pembayaran, dan untuk mengekang transaksi "bawah tanah" yang berpotensi berisiko.

Pelanggaran administratif di sektor moneter dan perbankan akan dikenakan sanksi yang lebih ketat mulai 9 Februari 2026.

Agen perjalanan yang turisnya tinggal melebihi masa berlaku visa di luar negeri dapat dikenakan denda hingga 40 juta VND.

Sesuai dengan poin d, klausul 9, Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 282/2025/ND-CP, tindakan mengorganisir atau menjadi perantara bagi orang lain untuk secara ilegal keluar, masuk, atau tinggal di Vietnam tetapi tidak sampai pada tingkat penuntutan pidana; mengorganisir, menjadi perantara, membantu, menghasut, melindungi, menyembunyikan, atau memfasilitasi orang lain untuk tinggal di luar negeri atau melintasi perbatasan negara secara ilegal tetapi tidak sampai pada tingkat penuntutan pidana; membantu, menghasut, melindungi, menyembunyikan, atau memfasilitasi orang lain untuk secara ilegal keluar, masuk, atau tinggal di Vietnam akan dikenakan denda sebesar 30-40 juta VND.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam sistem hukum dan berfungsi sebagai langkah pengelolaan negara ketika undang-undang pariwisata belum menetapkan tindakan spesifik untuk pelanggaran (wisatawan yang tinggal melebihi batas waktu di luar negeri atau tinggal secara ilegal di Vietnam).

Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan denda hingga 500 juta VND.

Di bidang kekayaan intelektual, Keputusan Nomor 341/2025/ND-CP tentang sanksi administratif atas pelanggaran hak cipta dan hak terkait akan berlaku mulai tanggal 15 Februari 2026. Keputusan tersebut, yang terdiri dari 4 bab dan 65 pasal, mengatur pelanggaran administratif, bentuk sanksi, tindakan perbaikan; kewenangan untuk menyusun laporan pelanggaran, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif; penegakan sanksi administratif dan tindakan perbaikan terkait hak cipta dan hak terkait.

Menurut peraturan baru, individu yang melanggar aturan dapat dikenakan denda hingga 250 juta VND, sedangkan organisasi dapat dikenakan denda hingga 500 juta VND. Selain denda, pihak berwenang juga akan menerapkan tindakan seperti menyita salinan bajakan dan peralatan yang melanggar hak cipta, memaksa penghapusan konten digital ilegal, dan mencabut lisensi serta sertifikat profesional.

Langkah ini sangat penting mengingat semakin maraknya praktik penggandaan dan distribusi ilegal konten digital di platform online, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi penulis dan bisnis kreatif.

Perketat regulasi periklanan di platform online.

Bersamaan dengan itu, Keputusan No. 342/2025/ND-CP yang mengatur pelaksanaan beberapa pasal Undang-Undang Periklanan juga resmi berlaku. Keputusan tersebut menambahkan banyak peraturan baru untuk periklanan daring: Iklan tidak boleh menutupi konten utama atau mengganggu pengalaman pengguna; ikon "tutup iklan" yang jelas wajib ada; tanggung jawab platform, jejaring sosial, dan penerbit iklan ditingkatkan; pelanggaran dapat mengakibatkan denda, penghapusan paksa iklan, atau penangguhan kegiatan periklanan.

Para ahli percaya bahwa regulasi ini membantu "membersihkan" lingkungan digital, melindungi hak konsumen, dan menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis periklanan yang sah.

Fakta bahwa serangkaian dekrit sanksi administratif akan mulai berlaku pada awal tahun 2026 menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat disiplin hukum, meningkatkan efisiensi manajemen negara, dan melindungi lingkungan bisnis yang transparan.

Dalam konteks transformasi digital dan integrasi mendalam, regulasi baru tidak hanya berfungsi sebagai pencegah tetapi juga berkontribusi dalam membangun ketertiban pasar, mendorong persaingan sehat, dan menumbuhkan pembangunan berkelanjutan.