Paradigma Baru Kemendukbangga: Wujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Komunitas Berencana

Jakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN resmi memperkenalkan paradigma baru bertajuk " Komunitas Berencana". Konsep ini hadir menggantikan paradigma "Keluarga Berencana" tradisional guna menciptakan keluarga Indonesia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Lebih dari Sekadar Angka Kelahiran

Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa konsep komunitas berencana berkualitas tidak lagi hanya berfokus pada jumlah kelahiran atau total fertility rate (TFR). Fokus utamanya kini meluas pada bagaimana hasil pembangunan manusia tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Dalam keseimbangan demografi, kita harus menghitung secara presisi antara suplai dan permintaan tenaga kerja. Jangan sampai jumlah kelahiran terlalu banyak sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja, atau sebaliknya, kekurangan tenaga kerja yang menghambat pertumbuhan industri dan ekonomi. Inilah yang disebut sebagai community planning atau perencanaan komunitas," terang Budi di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Enam Pilar Utama Komunitas Berencana

Budi menekankan bahwa peran penyuluh serta Petugas Keluarga Berencana (PKB) menjadi sangat vital dalam transisi ini.

"Mereka diharapkan memiliki kapasitas untuk memahami persoalan demografi secara komprehensif. Kita harus menjaga keseimbangan agar tidak seperti China pada tahun 1970-an yang mengalami ledakan penduduk, namun juga tidak seperti Jepang saat ini yang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat penurunan angka kelahiran," tambahnya.

Menjawab Tantangan Keengganan Menikah

Menanggapi fenomena generasi muda yang mulai enggan menikah, Budi menyoroti pentingnya jaminan sosial, ekonomi, dan jaminan hari tua. Menurutnya, kepastian masa depan adalah kunci agar keluarga Indonesia mau tumbuh dan berkembang dengan sehat.

"Pada prinsipnya salah satu faktor utama yang membuat orang ragu memiliki anak adalah kepastian masa depan, baik dalam hal pekerjaan maupun jaminan di hari tua. Oleh karena itu, peran asuransi, baik asuransi sosial yang disediakan pemerintah maupun asuransi swasta harus saling melengkapi dan memperkuat," jelasnya.

Ia mencontohkan sinergi dalam layanan kesehatan, di mana skema BPJS Kesehatan harus berjalan optimal dengan dukungan asuransi swasta untuk layanan yang belum tercakup. Hal serupa juga berlaku untuk jaminan ketenagakerjaan dan pensiun.

Guna memastikan program tepat sasaran, BKKBN terus berkomitmen melakukan kerja sama lintas sektor, menyusun desain kebijakan bersama, serta melibatkan sektor swasta untuk menyempurnakan kebijakan kependudukan di masa depan. (*)