Optimisme Pemerintah di Tengah Pemberlakuan PSBB di Jawa dan Bali

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Pembatasan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Meskipun adanya pembatasan mobilisasi masyarakat, pemerintah tetap optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 7 Januari, bahwa meskipun situasi saat ini menantang, fokus pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara kesehatan dan aspek sosial ekonomi. "Pertama untuk triwulan I baru 7 hari. Tentu kita melihat berjalannya keseimbangan antara kesehatan dan sosial ekonomi," ujarnya.

Beberapa indikator menunjukkan harapan bagi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat di level 6.128. Pada sesi perdagangan pagi tanggal 6 Januari, IHSG sempat mengalami penurunan, namun kembali naik setelah penjelasan pemerintah mengenai kebijakan PSBB terbaru.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menunjukkan penguatan sebesar 16 poin atau 0,12 persen, dengan nilai rupiah terhadap dolar AS berada di Rp13.880. Penguatan ini sebagian besar dipicu oleh sentimen positif dari pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang membahas kebijakan suku bunga dan stimulus ekonomi.

Airlangga menambahkan bahwa Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2020 tercatat mengalami kenaikan ke level 51,3 persen. Selain itu, harga sejumlah komoditas juga menunjukkan perbaikan. "Dengan keyakinan-keyakinan ini kita cukup optimistis. Proyeksi sampai akhir tahun di kisaran 5 persen," imbuhnya.

Sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga menegaskan bahwa pengetatan PSBB di berbagai kabupaten/kota di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mendukung perekonomian domestik. Dia menekankan bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

"Jadi bukan langkah harian. Pemerintah ini memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tentu yang utama kesehatan. Kedua, pemerintah hadir baik dalam sosial maupun ekonomi masyarakat. Kami masih optimis dan kami akan lihat kuartal 1 nanti," tuturnya.