OJK dan Perbankan Perkuat Manajemen Risiko Iklim untuk Ekonomi Rendah Karbon

Sentris Media - MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan. Upaya ini ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) bertajuk Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan isu iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi serta arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK,” ujar Friderica, Jumat (27/2/2026).

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sektor perbankan saat ini memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” kata Dian.

Ia menegaskan, sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan dan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujar Seema.

Ia juga menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan untuk menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang melalui kerja sama yang erat serta dengan membuka akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan hijau,” tandasnya. (Hikma/A)