Komunitas Pinus Dorong Pendidikan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas di Majalengka

Sentris Media - Majalengka, TINTAHIJAU.com – Founder Komunitas Pelita Inklusi Nusantara (Pinus) Ulya Aufiya Mutmainah mendorong percepatan perumusan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Majalengka.

Hal itu disampaikannya saat ditemui usai kegiatan perumusan pendidikan inklusif yang diinisiasi program Daya Asa Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda) Yogyakarta, Kamis (26/2/2026).‎‎

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi langkah awal menggerakkan perubahan melalui penguatan pendidikan inklusif di daerah. Dirinya dipercaya sebagai leader perwakilan organisasi disabilitas di Majalengka untuk mengawal isu tersebut.

‎‎Menurutnya, dorongan terhadap pendidikan inklusif berangkat dari pengalaman pribadi serta hasil pendampingan terhadap orang tua dan anak penyandang disabilitas di Majalengka. Ia menilai masih banyak keresahan yang dialami, sementara gaung pendidikan inklusif dinilai belum optimal.‎‎

“Selama ini isu disabilitas di Majalengka lebih dikenal lewat prestasi atlet paralimpik atau program ketenagakerjaan. Padahal pendidikan inklusif menjadi fondasi penting sebelum masuk ke dunia kerja,” ujarnya.

‎‎Ia menegaskan, pendidikan dan ketenagakerjaan memiliki irisan yang kuat. Kesiapan kerja penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh akses dan kualitas pendidikan yang mereka peroleh.

‎‎Karena itu, pendidikan inklusif dinilai penting untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki nilai, kapasitas, serta kepercayaan diri yang setara di lingkungan sosial maupun profesional.‎‎

Dalam implementasinya, pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari penguatan kapasitas guru, penyediaan akomodasi yang layak, penguatan Individual Education Plan (IEP), hingga pemberdayaan orang tua dan anak disabilitas agar mampu menerima dan mengembangkan potensi diri.‎‎

“Penguatan parenting juga penting, agar orang tua memiliki pemahaman yang tepat dalam mendampingi anak disabilitas,” katanya.‎‎

Terkait sarana, ia menyebut fasilitas pendidikan inklusif di Majalengka sebenarnya sudah ada, namun belum berjalan optimal. Karena itu diperlukan sinergi antara organisasi disabilitas, Sabda Yogyakarta, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Majalengka.‎‎

Ia juga menyoroti pentingnya peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang terdapat di masing-masing dinas, seperti ULD Pendidikan di Dinas Pendidikan, ULD Ketenagakerjaan di Disnaker, hingga ULD Kebencanaan di BPBD. Menurutnya, antar-ULD tersebut memiliki keterkaitan dan perlu diperkuat koordinasinya.

‎‎Ke depan, pihaknya berharap pendidikan inklusif tidak berhenti pada komitmen atau kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi gerakan bersama yang berdampak nyata, termasuk membuka akses hingga jenjang perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.‎‎

Berdasarkan data Profil Belajar Siswa (PBS) Dinas Pendidikan, tercatat hampir 400 siswa penyandang disabilitas di Kabupaten Majalengka. Data tersebut menjadi dasar urgensi penguatan kebijakan pendidikan inklusif di daerah.‎‎

Ia juga mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan pemerintah, tetapi turut menjadi advisor atau pemberi masukan dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga tahap implementasi.‎‎

“Isu pendidikan inklusif ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, organisasi disabilitas, OPD, dan masyarakat harus berkolaborasi agar solusi yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Tag: Kaum Disabilitas Pendidikan Pendidikan inklusif Pinus Majalengka

15 Siswa Sejurba Pom TNI AU Angkatan ke-43 Resmi Sandang Baret Biru