Idrus Marham Dukung Penundaan Impor Mobil India untuk Kemandirian Ekonomi

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mendukung penuh langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Bagi Idrus, sikap Dasco bukan sekadar respons politik, melainkan cerminan cara berpikir strategis yang berpijak pada fondasi konstitusi dan filosofi bangsa.

“Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai ‘kebenaran’ dan ‘kepenaran’, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut adanya kearifan dan kebijakan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menurut dia, dalam konteks konseptual, arah kebijakan ekonomi nasional harus berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.

Idrus menekankan bahwa filosofi tersebut tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita besar pembangunan nasional.

“Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Namun, lanjut Idrus, konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan parsial.

“Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri,” ujarnya.

Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut dengan pertimbangan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Ia menilai kebijakan yang menyangkut penggunaan APBN dan berdampak luas pada industri nasional perlu dibahas secara komprehensif bersama kepala negara.

Idrus menilai, dalam tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, penataan sistem perekonomian nasional harus semakin ditegaskan, terutama dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri dan rantai pasok nasional.

“Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami,” kata Idrus.

Ia menambahkan, dalam kerangka politik Koalisi Indonesia Maju, sinergi antara pemerintah dan parlemen sejatinya merupakan satu kesatuan.

Karena itu, menurut dia, langkah Dasco dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga arah kebijakan nasional tetap sejalan dengan arsitektur besar ekonomi presiden.