Hilirisasi Perkebunan Sawit Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Sentris Media - Jakarta, HAISAWIT – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan nasional guna memperkuat nilai tambah komoditas unggulan seperti kelapa sawit di berbagai sentra produksi tanah air pada awal tahun 2026.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi berbasis industri olahan untuk meningkatkan devisa negara sekaligus mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa penguatan sektor hilir akan menjadi fondasi baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat. Beliau menekankan pentingnya perubahan pola ekspor demi memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

“Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” ujar Mentan Amran, dikutip dari laman Kementan RI, Jum'at (27/02/2026).

Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Abdul Roni Angkat, menambahkan bahwa keberhasilan industri olahan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang stabil. Pihaknya fokus pada penyediaan bibit unggul bagi petani guna mendongkrak produktivitas perkebunan secara berkelanjutan.

“Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan Roni, ungkapnya.

Pemerintah memproyeksikan program ini mampu menyerap potensi tenaga kerja hingga mencapai 8,6 juta orang. Berikut adalah beberapa rincian target pengembangan kawasan komoditas prioritas nasional untuk tahun anggaran 2026 sebagai fondasi hilirisasi:

Perluasan kawasan tanaman kakao seluas 175.500 hektare.

Pengembangan lahan komoditas kelapa dalam seluas 154.000 hektare.

Perluasan kawasan perkebunan tebu seluas 99.547 hektare.

Dukungan pengembangan kawasan kopi seluas 86.000 hektare.

Strategi ini juga melibatkan pemerintah daerah untuk mempercepat ekspansi kawasan perkebunan di wilayah masing-masing. Verifikasi ketat dilakukan secara administratif maupun faktual di lapangan guna memastikan seluruh bantuan sarana produksi tersalurkan tepat sasaran.

“Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” ujar Roni, jelasnya.

Ditjenbun juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk terlibat aktif sebagai mitra pengadaan benih. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem bisnis perkebunan yang lebih inklusif bagi generasi muda di sektor agribisnis.

Pengembangan kawasan berbasis hilirisasi ini mencakup komoditas lada, jambu mete, hingga sagu di berbagai provinsi. Upaya tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia.***

---

Penulis: Megga Arifani