Gubernur Maluku Dorong Penguatan Pangan Lokal untuk Kemandirian

Sentris Media - AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengajak seluruh jajaran pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota agar memperkuat komoditas pangan lokal.

Seruan ini disampaikan HL sapaan akbar Gubernur Maluku saat membuka Rapat koordinasi bidang Pertanian yang berlangsung di Lantai VI Kantor Gubernur, dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota se-Maluku, Jumat (27/2).

HL mengungkapkan, kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditetapkan dalam Asta cita Presiden, yakni menjaga sistem pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, energi dan air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Penguatan kemandirian pangan ini juga, sejalan dengan Sapta Cipta Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya penurunan kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai kemandirian pangan HL menegaskan, jangan hanya fokus pada beras sebagai pangan utama, tetapi pemerintah provinsi mendorong penguatan pangan lokal guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Maluku.

“Beberapa pangan lokal potensial yang harus terus dorong pengembangannya oleh pemda diantaranya, sagu, ubi kayu, sukun, hotong, jagung dan pangan lokal lainnya sebagai sumber karbohidrat yang penting disamping beras," ucap HL.

Pembangunan pertanian guna mencapai kemandirian pangan kata HL, harus ditempatkan sebagai program strategis yang harus dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir.

Kemandirian pangan diperlukan guna mendukung sejumlah program prioritas nasional antara lain, dukungan makan bergizi gratis, dimana dengan permintaan hasil pertanian yang besar ini, maka pemda harus memastikan ketersediaan pangan pertanian di masing-masing daerah kabupaten/kota.

Selain itu, dalam waktu dekat ini proses pembangunan fisik proyek pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela akan dimulai dengan melibatkan ribuan tenaga kerja, maka ketersediaan bahan pangan harus mendapatkan perhatian serius untuk disiapkan sejak dini.

Untuk memberi makan ribuan tenaga kerja ini, maka tidak boleh tergantung pasokan bahan pangan dari luar daerah, sebab ketergantungan pasokan dari luar berpotensi akan menimbulkan inflasi.

“Sudah saatnya perlahan-lahan keluar dari konsumen pangan menjadi produsen pangan karena tidak ada alasan bagi Maluku untuk tergantung pada pasokan dari luar,” tegas HL.

Selain itu keberadaan sekolah rakyat dengan mekanisme boarding school nantinya di 11 kabupaten/kota juga akan membutuhkan pasokan pangan yang tidak sedikit sehingga harus disiapkan dari sekarang.

Untuk itu, Bappeda baik provinsi maupun kabupaten/kota agar merencanakan pembangunan pengembangan pangan lokal secara masif.

“Kita tidak mendiami gunung dan lahan tandus yang tidak bisa ditanam tanaman pangan, sebaliknya kita berada di wilayah dengan cuaca dan tanah yang sangat subur, maka pengembangan sektor pangan menjadi prioritas utama,” tandas gubernur.

Terkait hilirisasi sagu di SBT, HL memastikan, akan terus berkomunikasi dengan Bappenas agar memasuki hilirisasi sagu dalam proyek strategis nasional, sehingga pada saatnya dapat terealisasi dengan baik.

“Kita doakan dan mohon dukungan sehingga perjuangan kita untuk kemandirian pangan dapat tercapai dengan kolaborasi bersama,” pinta HL. (S-20)