Digitalisasi BPBA Aceh Tingkatkan Akuntabilitas Relawan Bencana

Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Aceh telah mengambil langkah transformatif dalam pengelolaan relawan penanggulangan bencana dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi.

Inisiatif itu diwujudkan dengan pemanfaatan dashboard digital Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan sistem pembayaran non-tunai terintegrasi, menandai kemajuan signifikan dalam tata kelola penanganan bencana Aceh.

Kebijakan itu disokong oleh alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) relawan bencana sebesar Rp5,907 miliar, yang dirancang untuk memperkuat operasional para relawan penanggulangan bencana.

Strategi itu merupakan implementasi nyata dari pendekatan Pentahelix bencana, yang menggalang kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan, menegaskan bahwa pendekatan ini mengakui peran krusial unsur non-pemerintah dalam sistem penanggulangan nasional.

“Dalam situasi darurat yang kompleks, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Proses perekrutan relawan pun dilaksanakan sesuai pedoman nasional yang membuka partisipasi publik secara luas dan non-diskriminatif.

Ia menjelaskan, mekanisme rekrutmen dikoordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh bersama puluhan organisasi masyarakat sipil dan paguyuban mahasiswa dari wilayah terdampak. Di situlah digitalisasi penanganan bencana memainkan peran sentral.

Calon relawan mendaftar melalui dashboard digital BPBA dan BNPB, menciptakan basis data terpusat yang memuat informasi keahlian, lokasi penugasan, dan jenis pekerjaan yang dapat diakses secara transparan oleh publik.

Dari lebih dari 3.200 pendaftar, proses verifikasi yang ketat dan keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran tahun 2025 menghasilkan 1.576 relawan terverifikasi yang menerima uang lelah dan 1.943 relawan yang menerima uang makan. Aspek paling inovatif dari program ini terletak pada sistem pembayarannya.

Seluruh anggaran BTT relawan bencana, yang dialokasikan Rp 4,296 miliar untuk uang lelah dan Rp1,611 miliar untuk uang makan, dicairkan secara non-tunai melalui Cash Management System (CMS) langsung ke rekening pribadi masing-masing relawan. Metode ini menghilangkan risiko penyelewengan, memastikan ketepatan sasaran, dan meninggalkan jejak audit yang jelas.

"Transparansi anggaran juga terjaga dengan ketat. Laporan keuangan menunjukkan realisasi anggaran sebesar 51,93 persen atau Rp 3,067 miliar per akhir 2025, sementara sisa dana yang tidak terpakai telah dikembalikan ke kas daerah sesuai regulasi," jelasnya.

Langkah-langkah sistematis itu menunjukkan bahwa pendekatan Pentahelix bencana telah berevolusi dari sekadar konsep menjadi strategi operasional yang terukur.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah koordinasi tetapi juga membangun kepercayaan publik dengan memastikan setiap rupiah anggaran BTT relawan bencana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar memberdayakan para relawan penanggulangan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana Aceh.