AFPI: Pinjaman Daring Kini Jadi Kebutuhan Utama Masyarakat

Sentris Media - Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai industri pinjaman daring (pindar) kini bukan lagi sekadar alternatif pembiayaan, tetapi telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kusyeryansyah, mengatakan selama ini pindar sering diposisikan sebagai opsi cadangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan. Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa posisi tersebut telah mengalami perubahan signifikan.

“Ini bukan lagi alternatif. Ini sudah menjadi imperatif. Pindar sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dengan segala dinamikanya,” ujar Kusyeryansyah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa model layanan berbasis digital yang digunakan industri pindar terbukti mampu menjangkau kelompok unbankable dan underserved, yakni masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Dengan dukungan teknologi berbasis aplikasi dan jaringan internet, layanan pindar dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah tanpa perlu kehadiran kantor fisik.

“Selama ada internet dan gadget, masyarakat di daerah terpencil pun bisa mengakses layanan ini. Inilah bentuk inklusivitas secara geografis dan waktu, karena layanan tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu,” jelasnya.

Teknologi Percepat Penyaluran Pembiayaan

Menurut Kusyeryansyah, kemampuan teknologi yang dimiliki industri pindar memungkinkan peningkatan penyaluran pembiayaan secara cepat dan efisien.

Platform fintech memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, API, credit scoring algoritmik, dan data analytics untuk meningkatkan volume penyaluran pembiayaan tanpa perlu melakukan ekspansi fisik secara besar-besaran.

Mengacu pada data Financial Inclusion Index dari World Bank, Kusyeryansyah menyebutkan Indonesia masih memiliki kesenjangan pembiayaan atau kredit gap yang mencapai sekitar Rp2.400 triliun pada tahun ini.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terpenuhi oleh sistem keuangan formal.

“Permintaan pembiayaan sangat tinggi. Kredit gap ini menunjukkan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terlayani,” ujarnya.

Sepanjang tahun, industri pindar telah menyalurkan pembiayaan hingga ratusan triliun rupiah. Nilai penyaluran pembiayaan tersebut juga diperkirakan masih berpotensi meningkat seiring tingginya permintaan dari masyarakat.

Selain untuk kebutuhan konsumsi, pembiayaan melalui pindar juga banyak digunakan untuk mendukung kegiatan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM.

Tantangan Transparansi dan Literasi Keuangan

Berdasarkan riset internal platform fintech, sekitar 36 persen pinjaman tunai dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, termasuk untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

AFPI menilai pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif sebenarnya saling melengkapi dalam mendukung aktivitas ekonomi.

“Produktif dan konsumtif itu saling menopang. Orang membeli barang, itu mendukung produksi. Jadi peran pindar relevan dalam rantai ekonomi,” kata Kusyeryansyah.

AFPI juga mencatat meningkatnya keterlibatan perbankan sebagai lender dalam industri pindar. Jika pada 2020 kontribusi perbankan sekitar 28 persen, maka pada 2026 angkanya telah meningkat menjadi sekitar 70 persen, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meski demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait transparansi biaya serta literasi keuangan digital masyarakat.

Jika sebelumnya isu yang dominan adalah praktik penagihan yang tidak etis, kini pengaduan masyarakat lebih banyak terkait kejelasan biaya dan skema pembayaran pinjaman.

“Ada yang meminjam tiga bulan, tapi harus membayar setiap 15 hari. Walaupun sudah dijelaskan di awal, masih ada yang kaget. Ini menjadi PR kami,” ujarnya.

AFPI berencana menyusun panduan transparansi biaya bersama OJK serta memperkuat edukasi literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan layanan pindar secara lebih bijak.

“Kami ingin industri ini terus membaik, lebih transparan, dan semakin berkontribusi terhadap inklusi keuangan nasional,” tutup Kusyeryansyah.