Internasional

Perusahaan Muba Wajib Bayar THR Penuh H-7, Sanksi Menanti Bagi Pelanggar

• Oleh Smart Newsroom
• 01 Jul 2026 10:56
• 3

Sentris Media - 1. THR tidak boleh dicicil atau diganti barang seperti parcel

Tunjangan hari raya

Kepala Disnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga menjelaskan, pihaknya segera mengawal implementasi kebijakan THR dan Bonus Hari Raya (BHR) 2026 menyusul arahan dari Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI terkait pembayaran THR, BHR, dan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

"Fokus kami adalah memastikan THR tidak dicicil atau diganti barang (parcel) paling lambat H-7. Kami juga memantau penerapan WFA sesuai SE Menaker pada tanggal 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026 tanpa memotong cuti tahunan pekerja," ujarnya saat dikonfirmasi IDN Times, (1/3/2026).

2. Perusahaan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR jika melanggar regulasi

Mengenai sanksi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan 2026, Herryandi menegaskan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Muba untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker No. 6 Tahun 2016, apabila perusahaan terbukti terlambat membayar THR melampaui batas waktu H-7, maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar.

"Denda ini dikelola untuk kesejahteraan pekerja dan tidak menghilangkan kewajiban utama perusahaan untuk tetap membayar THR pokok secara penuh," tegasnya.

3. Posko layanan pengaduan THR dibuka 2–27 Maret 2026

Selanjutnya bagi perusahaan yang dengan sengaja tidak membayar THR kepada pekerjanya, pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap sesuai aturan terbaru, yaitu teguran tertulis sebagai peringatan keras pertama, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, dan pembekuan kegiatan usaha sebagai sanksi final.

"Disnakertrans Muba telah membuka Posko THR 2026. Kami mengundang para pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi untuk segera melapor. Kami juga mengingatkan bahwa kesepakatan internal (bipartit) antara perusahaan dan pekerja tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan kewajiban membayar THR," ucap Lingga.

Pihaknya juga memastikan seluruh pekerja (PKWTT, PKWT, harian lepas) mendapatkan hak sesuai masa kerja, termasuk bonus bagi kurir dan pengemudi ojek online.

"Kami membuka layanan Posko 2–27 Maret 2026. Ada tim mediator untuk melayani konsultasi serta pengaduan secara cepat dan tepat," jelasnya.

4. Disnakertrans Muba membuka kanal komunikasi khusus bagi pihak Perusahaan

Untuk memudahkan koordinasi, edukasi, dan pelaporan, Disnakertrans Muba membuka kanal komunikasi khusus bagi pihak Perusahaan (HRD) maupun pekerja. Layanan ini mengedepankan solusi yang humanis dan edukatif.

Jika terdapat kendala teknis terkait perhitungan THR, penerapan WFA, atau kendala hubungan industrial lainnya, silakan menghubungi: