PDIP Tegaskan Larangan Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

Sentris Media - BeritaManado.com — PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kadernya di Indonesia agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lewat surat instruksi resmi bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026, partai berlambang banteng itu secara tegas melarang kader mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dari program tersebut.

Surat yang ditandatangani Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu ditujukan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari pengurus DPD dan DPC, anggota legislatif DPR/DPRD, hingga kepala daerah dari PDIP.

Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, DPP PDIP menekankan pembiayaan MBG berasal dari APBN, termasuk hasil realokasi anggaran pendidikan nasional.

Anggaran pendidikan, menurut partai, semestinya difokuskan untuk meningkatkan kualitas guru, membiayai tenaga pendidik, serta memperbaiki sarana dan prasarana sekolah.

Karena itu, penggunaan dana tersebut untuk program makan gratis harus diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang justru merugikan masyarakat.

Instruksi ini bukan tanpa alasan.

DPP mengaku menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait dinamika pelaksanaan MBG di lapangan.

Mulai dari dugaan salah sasaran, kualitas makanan yang dipertanyakan, kasus keracunan, hingga potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

PDIP menegaskan, sebagai partai yang mengusung semangat kerakyatan, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

Dalam surat tersebut, terdapat tiga perintah utama yang wajib dipatuhi seluruh kader:

– Larangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari pelaksanaan MBG.

– Menjaga integritas dan nama baik partai, serta mencegah penyalahgunaan jabatan.

– Mengawal pelaksanaan program di daerah agar berjalan sesuai aturan dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

PDIP juga memperingatkan pelanggaran terhadap instruksi ini akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenai sanksi sesuai AD/ART serta aturan internal yang berlaku.

Politisi PDIP, M Guntur Romli, membenarkan keberadaan surat tersebut.

Ia menegaskan sejak awal partai tidak pernah mengizinkan kader menjadikan program MBG sebagai lahan bisnis.

Menurutnya, program pemerintah untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasi oleh siapa pun.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa PDIP ingin menjaga jarak dari potensi kontroversi dan memastikan citra partai tetap selaras dengan kepentingan publik.

(Alfrits Semen)

Berita Terbaru

Tak Berkutik Saat Antre BBM! Satlantas Polres Bitung Tindak 17 Kendaraan Pelanggar di SPBU

Kota Bitung

Berita Manado Hari Ini: Gempa 7,7, Anak Dieksploitasi, Neymar “The Last Dance”

Kota Manado

Rektor Unsrat Tegaskan HKI Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Bukti Nyata Kerja Keras Peneliti

Berita Utama

Pertamina Pastikan Operasional Energi Tetap Berjalan Pasca Gempa 7,7 Magnitudo di Sulut

Bisnis dan Ekonomi

Berita Terpopuler

Ampera Sebut Aksi Bungkam tak Terkait Pilkada Sitaro