PDIP Larang Kader Terlibat Bisnis SPPG, Sanksi Menanti

Sentris Media - DPP PDIP atau PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran yang berisi agar kader tidak memiliki bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perbesar

Jadi intinya...

PDIP melarang kadernya terlibat bisnis dapur MBG/SPPG dengan ancaman sanksi berat.

Larangan ini menegaskan PDIP menolak komersialisasi program kerakyatan MBG.

SE internal ini membantah tuduhan BGN tentang keterlibatan semua parpol.

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDIP atau PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran yang berisi agar kader tidak memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Politisi PDIP Guntur Romli menegaskan, sanksi berat menanti bagi kader yang membandel memiliki dapur MBG.

BACA JUGA: Sekjen PDIP Sebut Gagasan Bung Karno Relevan Hadapi Krisis Saat Ini

BACA JUGA: Hasto Perkuat Diplomasi di Dili, Bahas Peran Megawati dalam Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste

Diketahui, pada SE yang beredar disebutkan 'Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin Partai dan akan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan internal Partai'.

"Sesuai ada SE, ada sanksi. Jangan ada lagi yang terlibat dengan SPPG. Akan ada sanksi kalau tidak patuh," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

Guntur mengaku tidak mengetahui apakah benar ada kader atau berapa jumlah yang terlibat SPPG. Menurutnya pihaknya hanya berpatokan dengan pernyataan BGN sehingga mengeluarkan pengeringatan.

"Kami juga tidak tahu. Kan kata waka BGN semua parpol terlibat. Makanya kami tegaskan dgn SE itu, larangan kader kami terlibat SPPG," ucap Guntur.

Sebelumnya, Guntur menegaskan SE itu adalah surat internal untuk setiap kader saja, bukan surat umum.

"Betul, surat tersebut untuk internal Partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa Partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

PDIP Tegas ATolak MBG

Perbesar

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersiasliasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkpanya.

Penegasan PDIP itu menurut Guntur untuk membantah pernyataan BGN yang menyebut seluruh partai politik (parpol) memiliki dapur MBG alias SPPG.

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.

Perbesar

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

PDIP

dapur

MBG

SPPG

Dapur MBG

Delvira Hutabarat, Devira PrastiwiTim Redaksi

Copy Link

Batalkan

Rekomendasi

Hasto Perkuat Diplomasi di Dili, Bahas Peran Megawati dalam Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste