OJK Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah pada Sektor Keuangan Nasional
Sentris Media - JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mewaspadai potensi dampak eskalasi konflik terhadap debitur maupun sektor keuangan, hal ini menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran beberapa waktu lalu.
Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner (DK) OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa hingga Februari 2026 stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga.
Ia juga menilai perekonomian global menunjukkan performa yang relatif solid, didukung perbaikan sektor manufaktur dunia dan pemulihan kepercayaan konsumen.
Namun demikian, ia menambahkan meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi sejak awal 2026, termasuk di kawasan Timur Tengah, serta dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat, berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan global.
"Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya kepada debitur dan juga pasar keuangan itu sendiri," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki dalam konferensi pers RDKB Februari 2026 , dikutip Rabu, 4 Maret.
Ia menjelaskan terdapat tiga potensi dampak apabila konflik Israel dan Iran yang melibatkan Amerika Serikat terus berlanjut.
Pertama, lonjakan harga minyak dunia apabila Iran menutup Selat Hormuz dan sekitar 30 persen pasokan minyak global serta pengiriman gas alam cair (LNG) melewati jalur tersebut dan jika penutupan berlangsung lama, kondisi ini dapat menimbulkan risiko lanjutan bagi perekonomian, termasuk Indonesia.
Kedua, peningkatan inflasi global yang berpotensi memengaruhi kebijakan bank sentral, khususnya dalam penentuan suku bunga.
Selain itu, konflik di Timur Tengah juga dapat memicu pengetatan likuiditas di pasar keuangan internasional serta menekan pertumbuhan ekonomi.
"Sehingga kita juga melihat bagaimana ini potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, dan makanya kita harus memastikan kesiapan kita di dalam negeri ya, supaya kita bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini," tuturnya.
Ketiga, meningkatnya ketidakpastian yang dapat mendorong investor global mengalihkan dana ke instrumen yang lebih aman (safe haven) dan dalam situasi tersebut, pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia dituntut menjaga integritas, likuiditas, serta tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik bagi arus modal asing.
"Kita juga akan terus melakukan reformasi struktural, tentu saja untuk memperkuat fundamental sektor keuangan di Indonesia, termasuk terus melanjutkan program reformasi untuk peningkatan integritas dan likuiditas di pasar," ucapnya.
Kiki menambahkan, OJK akan terus melanjutkan reformasi struktural guna memperkuat fundamental sektor keuangan, termasuk peningkatan integritas dan likuiditas pasar.
Ia juga memastikan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyiapkan berbagai kebijakan antisipatif bila diperlukan dan LJK diminta memperkuat manajemen risiko serta melakukan uji ketahanan (stress test) dengan berbagai skenario.
"Kita juga kerjasama dan sinergi yang sangat baik di antara forum KSSK, OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS untuk terus melakukan koordinasi erat terutama di saat-saat seperti ini," ujarnya.
