Hukum

Amnesti Presiden: Kewenangan Besar atau Ruang Abu-abu?

• Oleh Smart Newsroom
• 30 Jun 2026 08:20
• 8

Sentris Media - Amnesti adalah salah satu kewenangan Presiden yang paling “senyap” tetapi dampaknya sangat besar dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Banyak orang mungkin lebih akrab dengan istilah grasi atau abolisi, sedangkan amnesti sering luput dari perhatian publik. Padahal instrumen ini bisa menghapus seluruh akibat hukum pidana bagi seseorang atau sekelompok orang. Dalam praktiknya, amnesti bukan sekadar keputusan hukum, tetapi juga keputusan politik yang sarat pertimbangan negara.

Secara konstitusional, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara sederhana, ini berarti Presiden memiliki posisi yang sangat kuat, tetapi tetap ada “rem” berupa pertimbangan politik dari DPR. Namun, kata kunci yang sering diperdebatkan adalah “memperhatikan pertimbangan”. Apakah itu berarti wajib mengikuti, atau sekadar formalitas?

Di sinilah letak persoalan utamanya.

Dalam praktik ketatanegaraan, frasa tersebut cenderung dipahami sebagai pertimbangan yang tidak mengikat secara hukum. Artinya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Secara teori, ini sah dalam sistem presidensial yang memberikan ruang diskresi besar kepada kepala negara. Namun dalam konteks negara hukum yang demokratis, ruang diskresi yang terlalu luas selalu menimbulkan pertanyaan: sampai di mana batasnya?

Amnesti sendiri memiliki dasar historis dan hukum yang kuat. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menjelaskan bahwa amnesti menghapus seluruh akibat hukum pidana dari suatu perbuatan. Artinya, seseorang tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga dianggap “dipulihkan” dari konsekuensi hukum yang pernah melekat. Karena dampaknya sangat besar, keputusan ini tidak bisa dianggap ringan.

Masalahnya, ketika kewenangan yang sangat besar ini berada di tangan satu institusi dengan pengawasan yang terbatas, muncul kekhawatiran yang wajar: apakah amnesti bisa menjadi alat politik?

Dalam konteks politik modern, amnesti memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara. Ia bisa digunakan untuk rekonsiliasi, meredakan konflik, atau menyelesaikan situasi politik yang buntu. Dalam kondisi tertentu, amnesti bahkan bisa menjadi jalan damai yang lebih efektif dibanding proses hukum yang panjang. Namun di sisi lain, justru karena sifatnya yang “luar biasa” itu, amnesti juga rawan dipersepsikan sebagai bentuk kompromi politik yang tidak selalu transparan.

Di sinilah muncul persoalan kepercayaan publik. Ketika keputusan amnesti tidak memiliki parameter yang jelas misalnya kapan boleh diberikan, kepada siapa, dan dengan alasan apa maka publik akan kesulitan membedakan apakah itu murni keputusan hukum atau ada kepentingan politik di baliknya. Apalagi jika prosesnya hanya melibatkan pertimbangan DPR yang tidak bersifat mengikat secara tegas.

Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem kita masih menyisakan ruang abu-abu dalam pengaturan kewenangan Presiden. Secara konstitusi, Presiden sah memiliki kewenangan tersebut. Namun secara tata kelola demokrasi, kewenangan yang terlalu longgar tanpa standar operasional yang jelas bisa menjadi masalah di kemudian hari.

Beberapa pandangan hukum tata negara menilai bahwa mekanisme checks and balances sebenarnya sudah ada, tetapi belum cukup kuat untuk mengontrol sepenuhnya keputusan amnesti. DPR hanya memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Sementara itu, tidak ada lembaga independen yang secara khusus menilai aspek hukum dan dampak sosial dari pemberian amnesti. Akibatnya, semua kembali pada diskresi politik Presiden.

Di titik ini, wacana RUU Lembaga Kepresidenan menjadi relevan. Salah satu gagasan yang sering muncul adalah perlunya memperjelas batasan dan prosedur pemberian amnesti. Bukan untuk menghapus kewenangan Presiden, tetapi untuk memastikan kewenangan itu tidak berjalan tanpa rambu yang jelas. Misalnya, dengan menetapkan kriteria yang lebih terukur, transparansi alasan pemberian, atau penguatan peran lembaga lain dalam memberikan pertimbangan yang lebih substantif.

Namun, di sisi lain, kita juga perlu hati-hati. Terlalu banyak membatasi kewenangan Presiden bisa membuat sistem pemerintahan menjadi kaku, terutama dalam situasi-situasi krisis atau konflik politik yang membutuhkan keputusan cepat. Di sinilah tantangan utamanya: bagaimana menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kekuasaan dan akuntabilitas demokratis.

Pada akhirnya, amnesti Presiden selalu berada di persimpangan yang rumit. Ia adalah hak prerogatif yang sah secara konstitusi, tetapi sekaligus berpotensi menjadi ruang abu-abu dalam praktik kekuasaan. Ia bisa menjadi alat rekonsiliasi yang penting bagi negara, tetapi juga bisa menimbulkan perdebatan panjang jika tidak dikelola dengan transparan.

Yang dibutuhkan bukanlah penghapusan kewenangan itu, melainkan kejelasan aturan mainnya. Karena dalam negara hukum, bahkan kewenangan yang paling tinggi sekalipun tetap harus memiliki batas yang jelas agar tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.