PKS Dukung PDIP: SPPG Harus Dikelola Komunitas, Bukan Parpol

Sentris Media - Liputan6.com, Jakarta - PKS menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) baik untuk siswa, namun partai politik tak ikut terlibat dalam dapurnya. Pernyataan itu disampaikan menyusul larangan PDIP terhadap kadernya terlibat bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut manfaat MBG dirasakan langsung pelajar dalam membantu pemenuhan gizi.

“MBG program bagus. Memberi makanan bergizi pada siswa,” kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).

Meski begitu, dia menyoroti tata kelola program tersebut. Menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih perlu pembenahan.

“Tata kelolanya perlu diperbaiki. Standar gizi dan menu sering jadi keluhan,” ujarnya.

Jangan Parpol

Mardani mengingatkan, pengawasan juga harus diperketat agar kualitas terjaga. “Mesti ada pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dia.

Soal keterlibatan dalam dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), PKS mendorong komunitas dan masyarakat yang dilibatkan, bukan partai politik.

“PKS mendorong komunitas dan masyarakat yang terlibat. Jangan parpol,” tandasnya.

PDIP Larang Kader Bisnis SPPG

mengeluarkan surat edaran. Isi surat edaran tersebut mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.